DPR Soroti Ketergantungan Bahan Baku Obat Impor dalam Kunjungan ke Phapros

2026-07-13 22:17 WIB · aindari

Komisi VI DPR RI menilai penguatan produksi bahan baku obat dalam negeri perlu dipercepat untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Simongan milik PT Phapros Tbk di Semarang, Jawa Tengah, untuk meninjau perkembangan penggantian bahan baku obat impor dengan produksi dalam negeri. Phapros merupakan anak usaha PT Kimia Farma Tbk, bagian dari ekosistem BUMN farmasi yang dinilai penting dalam agenda kemandirian industri kesehatan nasional.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat dari luar negeri. Ia menyebut kondisi itu menjadi hambatan besar bagi upaya membangun industri farmasi yang mandiri. Menurut dia, koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, serta Bio Farma Group perlu diperkuat agar kebijakan yang dibuat lebih berpihak pada pemakaian produk dalam negeri.

Anggia juga menekankan perlunya peningkatan penggunaan obat produksi nasional dalam program-program pemerintah. Bahan baku lokal, termasuk yang bersumber dari herbal dan kekayaan biodiversitas Indonesia, dinilai memiliki potensi besar apabila didukung riset yang memadai. BUMN farmasi, kata dia, perlu memperkuat inovasi, mengembangkan produk baru, dan menjaga mutu agar mampu bersaing dengan produk impor. Pemerintah juga diminta memiliki data akurat mengenai porsi obat dalam negeri yang sudah digunakan dalam program kesehatan nasional.

Penguatan industri hulu farmasi menjadi agenda strategis karena sekitar 95 persen kebutuhan bahan baku obat nasional masih berasal dari impor. Pemerintah disebut terus mempercepat program kemandirian bahan baku obat melalui penguatan kapasitas produksi lokal. Kementerian Kesehatan mencatat pada 2022–2024 telah memfasilitasi 42 industri farmasi melakukan penggantian sumber bahan baku dari impor ke produksi dalam negeri.

Fasilitasi itu mencakup pembiayaan uji bioekivalensi untuk enam bahan baku obat dengan konsumsi terbesar, yaitu atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, azitromisin, dan bisoprolol. Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perindustrian mengusulkan 22 bahan baku obat yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri agar masuk dalam pengaturan tata niaga impor, sehingga pemakaiannya dapat diperluas.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR juga mengevaluasi capaian substitusi bahan baku impor di lingkungan Kimia Farma Group. Efektivitas sinergi BP BUMN, Danantara Indonesia, dan Bio Farma Group turut dinilai, terutama terkait pengelolaan aset dan pembiayaan investasi industri hulu farmasi. Sejumlah kendala struktural masih menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan skala ekonomi, teknologi, hingga sumber daya manusia.

Managing Director Business PT Danantara Asset Management Febriani Eddy menyatakan penguatan keuangan perusahaan menjadi dasar penting bagi kemandirian farmasi nasional. Ia menyebut pada 2025 terdapat 21 program strategis Danantara, termasuk penyehatan BUMN farmasi yang berlanjut pada tahun berikutnya. Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya turut memaparkan strategi ketahanan industri farmasi nasional. Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan BP BUMN, Danantara Asset Management, Bio Farma, Kimia Farma, dan Phapros. Pada kuartal I 2026, Phapros mencatat laba bersih Rp761,5 juta, yang dinilai menjadi indikator penguatan kinerja perusahaan dalam transformasi BUMN farmasi.

Tag: bahan baku obat, industri farmasi, Phapros, Komisi VI DPR, kesehatan nasional