Pakar: Indonesia di Jalur Tepat soal AI, tapi Implementasi Masih Jadi PR Besar

2026-09-16 17:11 WIB · aindari · 👁 655 dibaca

Kebijakan AI Indonesia dinilai selaras dengan standar global, namun kesenjangan infrastruktur dan fragmentasi koordinasi masih menjadi hambatan nyata.

Indonesia disebut telah membangun fondasi kebijakan kecerdasan buatan (AI) yang selaras dengan tren internasional. Penilaian itu disampaikan Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, yang melihat pendekatan tata kelola berbasis risiko serta penekanan pada etika, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia sebagai sinyal positif bahwa arah kebijakan nasional tidak menyimpang dari konsensus global.

Menurut Heru, dua dokumen utama pemerintah — Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI — mencerminkan kecenderungan global yang semakin menekankan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Posisi Indonesia juga diperkuat oleh statusnya sebagai negara pertama di ASEAN yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment, sebuah pencapaian yang menunjukkan kesiapan awal dalam mengukur kematangan ekosistem AI nasional.

Namun Heru menegaskan bahwa memiliki peta jalan yang baik belum cukup. Tantangan sesungguhnya terletak pada penerjemahan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik nyata di berbagai sektor. Ia menyoroti sejumlah celah yang masih perlu dibenahi, mulai dari standar teknis, mekanisme audit AI, kualitas data, keamanan sistem, hingga ketersediaan talenta dan kapasitas riset — area-area yang menurutnya masih tertinggal dibandingkan negara seperti Singapura.

Masalah koordinasi juga menjadi sorotan. Heru menilai berbagai inisiatif pengembangan AI yang berjalan saat ini masih bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi dalam satu arah nasional yang kohesif. Tanpa koordinasi yang lebih kuat, potensi besar yang dimiliki Indonesia — termasuk skala pasar, ketersediaan data, dan luasnya kebutuhan akan solusi AI — berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Heru mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi pasar bagi produk AI dari luar. Ia mendorong agar Indonesia membangun kemampuan sendiri untuk mengembangkan, menguji, menggunakan, dan mengatur AI secara mandiri. Kapasitas itulah yang akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi pemain AI di tingkat global, bukan sekadar konsumen teknologi.

Dalam konteks penerimaan internasional, Heru menekankan pentingnya prinsip AI yang bertanggung jawab sebagai syarat, bukan hambatan. Teknologi yang berkembang pesat tetapi rentan bias, tidak aman, atau mengabaikan perlindungan data pribadi akan sulit mendapat kepercayaan, baik dari masyarakat domestik maupun mitra internasional. Ia juga menyebut perlunya memastikan AI memberikan manfaat yang inklusif, tidak memperparah kesenjangan digital, dan efisien dalam penggunaan energi.

Bagi Heru, kepercayaan adalah modal utama. Produk AI Indonesia yang dikembangkan sesuai prinsip tata kelola yang bertanggung jawab akan lebih mudah diterima dalam kerja sama internasional — dan itulah yang akan membedakan Indonesia sebagai pemain serius di panggung AI dunia.

Tag: Kecerdasan Buatan, Kebijakan AI, Tata Kelola Digital, Teknologi Indonesia, ICT Institute