HIPMI Minta Konsolidasi BUMN Karya Perluas Ruang bagi Swasta

2026-10-06 06:11 WIB · aindari · 👁 607 dibaca

Penataan tujuh BUMN Karya dinilai perlu dibarengi kemitraan yang lebih kuat dengan kontraktor swasta, pengusaha daerah, dan pelaku UMKM.

Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung penyehatan dan konsolidasi BUMN Karya yang dilakukan pemerintah bersama Danantara. Namun, proses tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperbaiki ekosistem konstruksi secara menyeluruh, bukan hanya menyatukan perusahaan atau memperbaiki kondisi keuangan. HIPMI menilai BUMN konstruksi yang lebih sehat dibutuhkan untuk mengerjakan proyek strategis nasional secara efisien dan profesional.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anthony Leong mengatakan restrukturisasi harus menghasilkan manfaat bagi seluruh pelaku industri. Kelompok yang perlu mendapat perhatian mencakup kontraktor swasta, perusahaan daerah, pemasok, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta berbagai pihak dalam rantai pasok konstruksi. Menurut dia, keberhasilan penataan tidak cukup dinilai dari perubahan struktur perusahaan atau perbaikan neraca keuangan.

Danantara sedang menata tujuh BUMN Karya, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Dalam proses itu, HIPMI menyoroti pentingnya menjaga kelanjutan proyek sekaligus memastikan pembayaran kepada vendor dan subkontraktor.

Anthony menyebut keterlambatan pembayaran selama beberapa bulan dapat memberi tekanan besar kepada kontraktor daerah dan pemasok kecil. Dampaknya dapat merembet pada modal kerja, pembayaran upah, hingga keberlangsungan usaha. Karena itu, penyehatan BUMN Karya dinilai harus dilakukan dengan tetap menjaga kondisi rantai pasok agar tidak menimbulkan masalah baru bagi mitra usaha yang bergantung pada proyek-proyek tersebut.

HIPMI juga mengusulkan pembagian peran yang lebih jelas antara BUMN dan perusahaan swasta nasional. BUMN dapat diarahkan untuk menangani proyek yang strategis, kompleks, atau membutuhkan pembiayaan dan teknologi berskala besar. Pada saat yang sama, kontraktor swasta dan pengusaha daerah perlu memperoleh kesempatan lebih luas sebagai pelaksana utama pada proyek tertentu maupun sebagai mitra dan pemasok. Keterlibatan yang lebih besar dinilai dapat memperluas dampak belanja infrastruktur terhadap industri semen, baja, alat berat, transportasi, jasa rekayasa, konstruksi, dan tenaga kerja daerah.

Menurut HIPMI, indikator penataan juga perlu mencakup ketepatan waktu proyek, kelancaran pembayaran vendor, peningkatan partisipasi perusahaan nasional, serta penciptaan lapangan kerja. Konsolidasi perlu disertai penguatan tata kelola, seleksi proyek yang disiplin, dan pemanfaatan teknologi untuk menaikkan produktivitas. Jika berjalan baik, BUMN Karya yang lebih sehat berpotensi meningkatkan kepercayaan perbankan, investor, dan mitra usaha sekaligus membangun industri konstruksi yang lebih kompetitif.

Tag: BUMN Karya, HIPMI, konstruksi, kemitraan swasta, infrastruktur