Mesir Tegaskan Hak Air Sungai Nil Tak Bisa Dinegosiasikan

2026-10-06 17:11 WIB · aindari · 👁 304 dibaca

Presiden Abdel Fattah al-Sisi menyatakan Mesir akan mempertahankan kepentingan airnya, menolak pengusiran warga Palestina, dan mendorong pelaksanaan penuh gencatan senjata Gaza.

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan negaranya tidak akan menerima tindakan yang mengancam jatah air Sungai Nil. Pernyataan itu disampaikan ketika ia memimpin rapat Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata di markas Komando Strategis, Ibu Kota Administratif Baru, pada Senin (5/10). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan 53 tahun Perang Oktober 1973 antara Mesir dan Israel.

Menurut Sisi, Sungai Nil merupakan sumber utama kehidupan sekaligus dasar keberadaan Mesir sejak ribuan tahun lalu. Ia menyebut alokasi air Mesir sebagai hak historis dan legal yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat dijadikan objek tawar-menawar. Pemerintah Mesir, ujarnya, tetap terbuka terhadap kerja sama dan pembangunan bersama negara-negara di kawasan aliran Nil, tetapi akan menolak langkah yang membahayakan keamanan airnya.

Mesir juga menyatakan akan membela hak tersebut melalui cara-cara yang dibenarkan hukum internasional. Kairo dan Khartoum, sebagai negara di hilir, masih berselisih dengan Ethiopia mengenai pembangunan bendungan di bagian hulu Sungai Nil. Ketiga negara belum memiliki kesepakatan yang mengikat tentang pengisian dan pengoperasian bendungan itu. Mesir khawatir proyek tersebut berdampak pada alokasi air tahunannya yang mencapai 55,5 miliar meter kubik.

Dalam isu Gaza, Sisi kembali menolak segala rencana untuk memindahkan atau mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ia meminta agar rancangan gencatan senjata Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump diterapkan sepenuhnya dan tidak diabaikan maupun dilemahkan melalui cara apa pun.

Sisi juga menyerukan pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan resolusi internasional. Menurutnya, penyelesaian itu merupakan jaminan utama bagi perdamaian dan stabilitas yang adil serta berkelanjutan di Timur Tengah. Ia menunjuk hubungan Mesir dan Israel sebagai contoh bahwa konflik panjang dapat berakhir melalui keputusan politik dan mediasi. Kedua negara menandatangani perjanjian damai di Washington, DC, pada 26 Maret 1979, setelah Kesepakatan Camp David 1978.

Mengenai kondisi kawasan, Sisi menilai Timur Tengah tengah menghadapi krisis, pergolakan, dan perubahan global yang cepat. Berbagai tekanan tersebut, katanya, telah mengganggu stabilitas sejumlah negara serta menyebabkan jutaan orang mengungsi. Ia menegaskan institusi negara dan persatuan masyarakat masih menjadi penopang keamanan nasional Mesir.

Mesir juga kembali menyatakan dukungan terhadap persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara-negara Arab, termasuk perlindungan terhadap lembaga nasional mereka. Sisi menilai keamanan negara-negara Teluk merupakan bagian dari keamanan Mesir dan mengecam serangan terhadap negara-negara Arab. Ia turut menekankan perlunya menjaga kebebasan pelayaran di jalur internasional serta menyatakan angkatan bersenjata Mesir siap melindungi negara, sumber daya, dan keamanan nasional dalam setiap keadaan.

Tag: Mesir, Sungai Nil, Ethiopia, Gaza, Timur Tengah