Kemenhub Gandeng IALA Tingkatkan Keandalan Sistem Navigasi Laut
2026-10-07 06:03 WIB · aindari · 👁 580 dibaca
Penguatan mencakup fasilitas navigasi, layanan lalu lintas kapal, peta laut, dan penilaian risiko untuk mendukung keselamatan pelayaran di Indonesia.
Kementerian Perhubungan memperkuat penyelenggaraan kenavigasian laut melalui kerja sama dengan International Organization for Marine Aids to Navigation (IALA). Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan keselamatan serta keandalan layanan pelayaran di perairan Indonesia. Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hernadi Tri Cahyanto, menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Selasa.
Penguatan dibahas dalam Seminar Keselamatan Pelayaran Bidang Kenavigasian yang berlangsung pada 5-7 Oktober 2026 di Jakarta. Direktorat Kenavigasian menghadirkan para ahli IALA dalam forum tersebut. Selain menjadi ruang pertukaran pengalaman, seminar ini membahas perkembangan global agar pengelolaan kenavigasian Indonesia tetap sejalan dengan standar nasional dan internasional.
Menurut Hernadi, pembenahan perlu dilakukan pada berbagai unsur secara terpadu. Cakupannya meliputi penyediaan dan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), optimalisasi Vessel Traffic Services (VTS), penataan serta pengembangan alur pelayaran, dan pembaruan peta laut. Seluruh layanan itu harus berfungsi secara optimal, dapat diandalkan, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kerja sama Kemenhub dan IALA pada 2024-2025 sebelumnya mencakup misi teknis di seluruh Distrik Navigasi, penyusunan rekomendasi Indonesia Strategic Plan untuk SBNP, VTS, dan alur pelayaran, serta pengembangan kompetensi melalui IALA Academy. Kolaborasi tersebut berlanjut untuk periode 2026-2028. Salah satu agendanya adalah Workshop Risk Assessment di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dengan metode Simplified IALA Risk Assessment Method (SIRA), mengacu pada IALA Guideline G1138 dan surat edaran Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Kegiatan di APBS ditargetkan menjadi contoh penerapan penilaian risiko bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keselamatan. Pendekatan itu dapat diterapkan pada alur pelayaran, SBNP, VTS, serta peta laut. Kemenhub juga menekankan perlunya VTS menyampaikan informasi, mengatur pergerakan lalu lintas, menangani kondisi marabahaya, dan berkomunikasi secara proaktif dengan kapal. Peta laut, termasuk versi elektronik, harus diperbarui, sedangkan pelanggaran yang berpotensi mengancam jiwa, barang, dan lingkungan perlu dilaporkan.
Dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 100.000 kilometer garis pantai, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keselamatan pelayaran. Hernadi menyebut keselamatan navigasi, sebagaimana ditekankan dalam SOLAS Bab V, merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, Kemenhub mendorong keterlibatan operator, masyarakat pelayaran, akademisi, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, serta penyelenggara pemanduan. Kolaborasi perlu disertai penilaian risiko, evaluasi kinerja, pengawasan berkelanjutan, edukasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Tag: Kemenhub, IALA, keselamatan pelayaran, kenavigasian, VTS