Dua Puluh Tahun Pasca-Uji Nuklir, Pyongyang Perkuat Posisi dan Diplomasi

2026-10-09 17:33 WIB · aindari · 👁 667 dibaca

Korea Utara kian menegaskan statusnya sebagai negara nuklir ketika dukungan Rusia dan China membuat upaya denuklirisasi semakin sulit.

Dua dekade setelah uji nuklir pertamanya, Korea Utara menunjukkan keyakinan yang lebih besar terhadap statusnya sebagai negara berkekuatan nuklir. Pyongyang terus menambah kemampuan persenjataannya dan menolak tuntutan komunitas internasional untuk menghapus program nuklir. Peringatan 20 tahun uji coba pertama negara itu berlangsung ketika jalur perundingan denuklirisasi semakin terbatas.

Korea Utara mempererat hubungan militer dengan Rusia setelah kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada 2024. Kesepakatan tersebut mencakup dukungan timbal balik apabila salah satu pihak menghadapi keadaan darurat. Pada saat yang sama, hubungan Pyongyang dengan China juga membaik melalui kunjungan pejabat tingkat tinggi. Dalam lawatannya ke Korea Utara pada Juni, kunjungan pertama dalam tujuh tahun, Presiden China Xi Jinping tidak menyinggung program nuklir secara terbuka. Sikap itu dipandang memberi keuntungan diplomatik bagi Pyongyang.

Dukungan dari dua negara tetangga tersebut berpotensi memperkuat stabilitas politik dan ekonomi Korea Utara sekaligus mengurangi daya tekan upaya internasional. Rusia dan China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada 2024, Rusia memblokir perpanjangan mandat panel PBB yang sejak 2009 memantau penerapan sanksi terhadap Korea Utara. Panel itu kemudian dibubarkan, sementara China memilih tidak mendukung maupun menolak dalam pemungutan suara. Perkembangan ini membuat sanksi atas program nuklir dan rudal balistik Korea Utara dinilai semakin sulit ditegakkan.

Korea Utara melakukan enam uji nuklir pada 2006 hingga 2017 dan melalui perubahan konstitusi pada 2012 menyatakan dirinya sebagai negara nuklir. SIPRI memperkirakan negara tersebut telah merakit sekitar 60 hulu ledak serta memiliki bahan fisil yang cukup untuk membuat sedikitnya 30 hulu ledak tambahan. Pyongyang juga lama mengupayakan pengakuan sebagai negara pemilik senjata nuklir dan menjadikan penghentian kebijakan Amerika Serikat yang dianggap bermusuhan sebagai salah satu syarat dialog.

Perundingan yang melibatkan Korea Utara, Korea Selatan, China, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat berlangsung pada 2003 hingga 2008, tetapi berakhir karena perselisihan mengenai mekanisme verifikasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah bertemu Kim Jong Un tiga kali pada periode pertama kepresidenannya, dalam pertemuan di Singapura pada 2018 serta Vietnam dan Panmunjeom pada 2019. Dialog itu runtuh di Hanoi setelah kedua pihak tidak menemukan titik temu antara tuntutan Washington dan permintaan Pyongyang agar sanksi internasional dicabut. Trump kini kembali menunjukkan minat berdialog langsung, bahkan menyebut Korea Utara sebagai kekuatan nuklir, meski kebijakan resmi Amerika Serikat tetap menargetkan denuklirisasi penuh.

Kemampuan nuklir Korea Utara juga diduga diarahkan untuk mendukung kapal selam bertenaga nuklir yang masih dikembangkan. Peneliti Sasakawa Peace Foundation, Yuki Kobayashi, menyebut adanya dugaan pelatihan pengoperasian reaktor skala kecil di fasilitas reaktor air ringan berkapasitas 100.000 kilowatt di kompleks Yongbyon. IAEA pada 2023 mendeteksi tanda bahwa reaktor itu telah mencapai kondisi kritis. Analisis badan tersebut mencatat penghentian operasi pada September-Oktober 2024, April 2025, Agustus-November 2025, serta Maret-April 2026. Frekuensi jeda itu memunculkan dugaan di kalangan pakar nuklir Jepang bahwa penghentian dan penyalaan kembali reaktor merupakan bagian dari latihan untuk mendukung pengoperasian kapal selam nuklir.

Tag: Korea Utara, senjata nuklir, Rusia, China, denuklirisasi