Pemerintah Bagi Wilayah Kerja untuk Percepat Penanganan Karhutla di Kalsel
2026-10-11 06:02 WIB · aindari · 👁 702 dibaca
Sebanyak sekitar 10.000 hektare area terdampak kebakaran di Kalimantan Selatan ditargetkan ditangani dalam waktu satu pekan melalui kerja sama lintas sektor.
Pemerintah memperkuat koordinasi untuk menangani sisa area terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang luasnya diperkirakan mencapai 10.000 hektare. Penanganan dipercepat melalui pembagian wilayah kerja dengan sasaran penyelesaian selama satu minggu. Langkah ini diambil ketika kebakaran yang telah berlangsung hampir tiga bulan masih sulit dikendalikan dan menimbulkan kabut asap yang turut dirasakan warga Kota Banjarmasin.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan penguatan koordinasi tersebut setelah rapat teknis karhutla di Banjarbaru, Sabtu. Pertemuan itu melibatkan pemerintah dan sejumlah unsur dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, serta perwakilan forum perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan. Rapat tersebut menjadi tindak lanjut koordinasi yang sebelumnya digelar di Jakarta dua pekan lalu.
Menurut Hanif, titik api memang telah dipadamkan di sejumlah lokasi, tetapi kebakaran kemudian berpindah ke wilayah lain sehingga membutuhkan penanganan lanjutan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta terlibat dalam operasi bersama. Sebelum menuju sektor masing-masing, seluruh unsur yang bertugas dijadwalkan mengikuti apel bersama untuk menyamakan pembagian tugas dan langkah operasional.
Pemetaan pemerintah menetapkan kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti sebagai sasaran penanganan berikutnya. Sebelumnya, upaya pengendalian telah dilakukan di kawasan Hutan Lindung, Liang Anggang, Guntung Damar, dan Pengayuan. Dari total area yang menjadi sasaran, sekitar 8.500 hektare berupa persawahan dengan sisa jerami setelah panen. Sekitar 1.800 hektare lainnya merupakan lahan gambut yang membentang dari kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Metode penanganan disesuaikan dengan kondisi lahan. Dinas Pertanian akan menangani area persawahan dengan membalik tanah agar jerami dan material mudah terbakar tertutup. Sementara itu, kawasan gambut membutuhkan lebih banyak personel untuk pemadaman serta pembasahan berulang. Api di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan, sehingga penanganannya memerlukan upaya lebih besar dibandingkan lahan persawahan.
Hanif mengapresiasi dukungan GAPKI, APHI, dan forum perusahaan pertambangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dukungan tersebut diharapkan mencakup pengerahan tenaga, penyediaan peralatan, serta pelaksanaan operasi pemadaman yang terkoordinasi. Pemerintah menilai pembagian peran berdasarkan karakter lahan dapat mempercepat penanganan dan membantu mengurangi dampak asap bagi masyarakat.
Pola terpadu ini juga direncanakan diterapkan di Kalimantan Tengah dan kemungkinan Sumatera Selatan setelah pelaksanaan di Kalimantan Selatan berjalan sesuai harapan. Ketiga provinsi itu menjadi perhatian pemerintah karena penanganan karhutla berkaitan dengan kawasan program swasembada pangan, energi, dan air. Koordinasi tersebut berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Tag: karhutla, Kalimantan Selatan, lahan gambut, pertanian, kabut asap