Bakom Diminta Menjadi Penghubung Dua Arah antara Pemerintah dan Publik

2026-10-13 06:06 WIB · aindari · 👁 316 dibaca

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk menyampaikan kebijakan secara sederhana sekaligus membawa keluhan masyarakat ke pusat pengambilan keputusan.

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menjalankan peran yang lebih luas daripada sekadar menyebarkan informasi pemerintah. Dalam pertemuan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu sore, 4 Oktober 2026, Presiden menekankan pentingnya komunikasi yang mampu menjelaskan kebijakan sekaligus menyerap pandangan masyarakat.

Pertemuan itu dihadiri Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan wakilnya, Fadli Tri Hartono. Keduanya baru dilantik dua hari sebelumnya di Istana Negara. Presiden mengarahkan agar informasi mengenai program pemerintah disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Menurut arahan tersebut, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya memuat daftar pekerjaan atau hasil yang telah dicapai. Setiap kebijakan perlu diterangkan bersama latar belakang, arah, dan pertimbangan yang mendasarinya. Dengan cara itu, pesan pemerintah diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh hingga masyarakat di lapisan terbawah.

Presiden juga meminta Bakom membuka saluran bagi masukan publik. Keluhan, kritik, dan persoalan yang muncul di tengah masyarakat perlu dihimpun dan disampaikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang. Masukan tersebut juga diharapkan dapat diteruskan kepada Presiden sebagai bahan untuk memahami keadaan sebelum keputusan diambil.

Dalam serah terima jabatan di Kantor Bakom dua hari setelah pertemuan itu, Syahganda merangkum mandat tersebut sebagai kebutuhan untuk menyampaikan program pemerintah secara utuh sekaligus membawa persoalan warga hingga ke tingkat kepemimpinan tertinggi. Arah ini memperluas fungsi lembaga komunikasi pemerintah yang sebelumnya lebih dikenal sebagai penyampai pesan dari pusat kepada masyarakat.

Lembaga komunikasi di lingkungan Istana sebelumnya berawal dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau President Communication Office (PCO), yang berfungsi memperkuat penyampaian suara pemerintah. Setelah berubah menjadi Bakom pada 17 September 2025, lembaga itu juga berfokus menyelaraskan pesan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Pada masa kepemimpinan Muhammad Qodari, Bakom menyusun narasi utama dua tahun pemerintahan dengan tema transformasi bangsa.

Arahan terbaru menambahkan dimensi penerimaan masukan ke dalam fungsi tersebut. Presiden sebelumnya juga menyatakan pemerintah tidak antikritik dalam peringatan Hari Lahir ke-28 PKB pada Juli, dengan membedakan kritik dari caci maki dan fitnah. Kini, sikap terbuka itu diarahkan untuk diwujudkan melalui kerja komunikasi yang tidak hanya berbicara kepada publik, tetapi juga mendengarkan dan menyalurkan suara masyarakat.

Tag: Prabowo Subianto, Badan Komunikasi Pemerintah, komunikasi pemerintah, kritik publik, kebijakan