Tarif Nol Rupiah Dinilai Buka Akses Perlindungan Hak Cipta bagi Kreator

2026-11-11 06:08 WIB · aindari · 👁 1,1rb dibaca

Kebijakan pencatatan hak cipta tanpa biaya dapat menekan hambatan administratif, tetapi hasilnya bergantung pada edukasi, layanan, dan penegakan hukum.

Penerapan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta dinilai dapat memperluas akses pelaku ekonomi kreatif dalam melindungi karya. Konsultan bisnis musik Aldo Sianturi mengatakan penghapusan biaya mengurangi salah satu kendala administratif, terutama bagi musisi dan kreator yang belum memiliki sumber daya cukup untuk menata kekayaan intelektualnya.

Namun, kebijakan tersebut tidak otomatis menaikkan kesadaran maupun pendapatan pencipta secara besar. Menurut Aldo, dampaknya dipengaruhi oleh jangkauan sosialisasi, kemudahan prosedur, mutu layanan, serta pendampingan pemerintah. Keberhasilan perlu dilihat dari bertambahnya pencatatan yang valid, meningkatnya pemahaman mengenai hak, dan kemampuan kreator memanfaatkan hak itu secara ekonomi.

Musisi dan kreator dapat memakai layanan gratis tersebut untuk merapikan administrasi karya yang sudah dirilis maupun yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Tahap awalnya mencakup pendataan seluruh katalog lagu, verifikasi identitas pencipta dan kontributor, pengumpulan bukti proses penciptaan, serta pemeriksaan perjanjian mengenai kepemilikan atau pengalihan hak. Setelah dokumen siap, pencatatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aldo juga mengingatkan pentingnya keseragaman metadata lagu. Informasi tersebut perlu selaras dengan data pada distributor digital, penerbit musik, dan lembaga pengelola royalti terkait. Konsistensi data membantu mengurangi persoalan administrasi ketika karya didistribusikan, dikelola, atau menghasilkan royalti.

Pemerintah dinilai perlu memperluas literasi kekayaan intelektual secara masif. Sasaran edukasi mencakup musisi independen, komunitas musik, pencipta lagu daerah, pelajar, perguruan tinggi, studio rekaman, serta pelaku industri kreatif di luar kota besar. Sistem administrasi juga perlu terhubung agar data lebih mudah diverifikasi dan tetap konsisten dengan ekosistem distribusi serta pengelolaan royalti. Integrasi itu, kata Aldo, harus tetap menghormati fungsi, kewenangan, dan aturan perlindungan data masing-masing lembaga.

Perlindungan tidak berhenti ketika karya dicatat. Pemerintah disarankan memperkuat penegakan hukum dan penyelesaian sengketa karena pencatatan akan kurang bermanfaat jika pencipta sulit memperoleh keadilan saat karyanya digunakan tanpa izin. Kreator juga perlu dibantu memahami pemanfaatan aset musik melalui lisensi, penerbitan musik, sinkronisasi, kerja sama komersial, dan model bisnis lain.

Sebelumnya, pemerintah memperluas tarif nol rupiah untuk layanan pencatatan 19 jenis hak cipta. Cakupannya antara lain karya seni rupa, buku, foto, film, dan program komputer. Aldo menilai indikator kebijakan tidak cukup berupa jumlah karya yang tercatat. Ukuran lain mencakup literasi, kualitas data kepemilikan, penyelesaian sengketa, serta kemampuan pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang layak.

Tag: hak cipta, ekonomi kreatif, tarif Rp0, musisi, kekayaan intelektual