Indonesia Buka Jalur Perdagangan Karbon dengan Norwegia di COP31

2026-11-12 06:01 WIB · aindari · 👁 570 dibaca

PLN dan GGGI meneken kontrak pembelian hasil mitigasi emisi dari proyek energi bersih Indonesia hingga 12 juta ton setara karbon dioksida.

Indonesia dan Norwegia menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama mereka dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Rabu. Kesepakatan ditandai melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN dan Global Green Growth Institution (GGGI) di Paviliun Indonesia. Kontrak tersebut mencakup proyek energi bersih dengan potensi pengurangan emisi hingga 12 juta ton setara karbon dioksida.

Melalui skema ini, PLN dapat mengajukan klaim atas setiap pengurangan emisi yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung miliknya. Pengajuan dilakukan kepada Norwegia melalui GGGI. Hak klaim itu berlaku sampai 2038, dengan batas akumulasi pengurangan emisi sebesar 12 juta ton setara karbon dioksida.

Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Haryo Pambudi, menyebut perjanjian tersebut sebagai kontrak pertama dengan nilai terbesar yang tercatat di bawah kerangka UNFCCC. Harga setiap ton emisi yang diklaim diperkirakan berada di kisaran 20 hingga 40 dolar AS, sesuai skema yang disepakati kedua pihak. Nilai akhir perdagangan akan bergantung pada pelaksanaan klaim dalam kontrak.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerja sama lintas negara dan lintas sektor usaha dibutuhkan Indonesia untuk menekan emisi karbon. Ia menilai kesepakatan tersebut menunjukkan ruang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis dalam menjalankan agenda pengurangan emisi. Komitmen PLN dan GGGI ini melanjutkan Letter of Intent yang ditandatangani saat COP30 di Belem, Brasil, pada 2025.

Jumhur juga menyampaikan penghargaan kepada Norwegia, yang dipandang sebagai salah satu negara terdepan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrund Asland mengatakan kontrak itu memungkinkan negaranya mendanai proyek-proyek pengurangan emisi di Indonesia, termasuk PLTS terapung. Menurutnya, Indonesia memiliki target berani dalam pengembangan energi baru dan terbarukan.

Norwegia berharap keterlibatan tersebut dapat memperbesar dukungan bagi transisi energi Indonesia sekaligus membantu penurunan emisi. Indonesia juga mengusulkan perluasan kerja sama ke sektor pengelolaan limbah. Haryo mengatakan sektor lain berpotensi masuk dalam cakupan kontrak apabila pelaksanaan kemitraan berjalan baik. Perluasan itu masih bergantung pada perkembangan kerja sama kedua pihak.

Tag: perdagangan karbon, Indonesia-Norwegia, COP31, PLTS terapung, transisi energi