Bobby Nasution Minta Komite Sekolah Tak Menambah Beban Orang Tua

2026-07-13 22:17 WIB · aindari

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menilai komite sekolah harus membantu meringankan biaya pendidikan, bukan menjadi sumber tekanan baru bagi peserta didik dan keluarga.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta fungsi komite sekolah dikembalikan sebagai mitra yang membantu peserta didik dan orang tua. Ia menekankan bahwa keberadaan komite tidak semestinya berujung pada tambahan beban biaya, terutama terkait Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP di sekolah negeri.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumatera Utara secara virtual dari SMA Negeri 1 Binjai, Senin. Dalam kegiatan tersebut, ia hadir bersama Wali Kota Binjai Amir Hamzah. Bobby menilai komite sekolah seharusnya mencari cara agar kebutuhan sekolah dapat dibantu tanpa menekan keluarga siswa.

Salah satu hal yang menjadi perhatian gubernur adalah lemahnya pengawasan terhadap komite sekolah. Ia meminta Dinas Pendidikan Sumut meninjau kembali mekanisme pengawasan tersebut. Menurutnya, komite dapat diarahkan untuk mencari dukungan dari luar sekolah, termasuk peluang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, sehingga tidak hanya berfokus pada pungutan dari orang tua.

Bobby juga mengingatkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Berdasarkan aturan itu, anggota komite sekolah semestinya berasal dari orang tua siswa di sekolah bersangkutan. Ia menyebut pihaknya menemukan kasus komite yang bukan orang tua murid di sekolah tersebut. Ia juga menilai anggota komite tidak harus selalu tokoh masyarakat atau orang dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Menurut Bobby, komite sekolah perlu memahami dampak keputusan biaya terhadap keluarga siswa. Ia menilai, bila komite hanya berperan memimpin rapat lalu menetapkan besaran iuran, keberadaannya tidak memberikan manfaat yang cukup. Ia mengingatkan bahwa keputusan biaya yang memberatkan dapat berdampak panjang, karena tekanan ekonomi orang tua pada akhirnya bisa dirasakan oleh anak.

Gubernur menyebut persoalan biaya sekolah masih menjadi keluhan di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Saat menanyakan kebutuhan masyarakat, ia mendapati keluhan utama tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga mahalnya pembayaran sekolah. Ia menyebut ada orang tua yang masih harus membayar Rp100 ribu atau Rp50 ribu, dan bagi sebagian keluarga jumlah itu tetap menjadi beban dalam menyekolahkan anak.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong kebijakan SPP gratis di SMA, SMK, dan SLB Negeri. Bobby menjelaskan, pembebasan SPP belum dapat diterapkan sekaligus di seluruh 33 kabupaten dan kota karena keterbatasan anggaran. Saat ini kebijakan tersebut baru berjalan di 10 kabupaten dan kota. Ia menargetkan seluruh SPP di SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumatera Utara dapat digratiskan secara bertahap hingga 2029.

Tag: Pendidikan, Sumatera Utara, Komite Sekolah, SPP Gratis, Bobby Nasution