Bobby Nasution Kaji Tarif PKB Berbeda Antardaerah demi Ratakan Penerimaan Pajak Kendaraan di Sumut

2026-09-01 06:04 WIB · aindari · 👁 750 dibaca

Pemprov Sumut mempertimbangkan penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor per wilayah agar potensi penerimaan tidak terkonsentrasi di Medan dan Deli Serdang.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tengah mengkaji kemungkinan penerapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berbeda antarkabupaten dan kota. Gagasan ini muncul sebagai respons atas ketimpangan penerimaan pajak kendaraan yang terjadi setelah kebijakan opsen diberlakukan — sebuah mekanisme di mana tambahan pungutan pajak langsung dialokasikan ke kas kabupaten atau kota sesuai potensi masing-masing daerah.

Sebelum kebijakan opsen, hasil pajak kendaraan dibagi secara merata ke berbagai daerah. Kini, penerimaan mengikuti jumlah kendaraan yang terdaftar di tiap wilayah. Konsekuensinya, daerah dengan populasi kendaraan besar seperti Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mendapat porsi jauh lebih besar dibanding kabupaten lain yang jumlah kendaraannya lebih sedikit.

Untuk mengatasi ketimpangan itu, Bobby melontarkan opsi penurunan tarif PKB di daerah-daerah tertentu yang selama ini tertinggal dalam penerimaan pajak kendaraan. Logikanya, tarif yang lebih rendah di suatu daerah dapat mendorong warga memilih mendaftarkan kendaraan di sana ketimbang di Medan, sehingga basis penerimaan pajak tersebar lebih merata. Pernyataan ini disampaikan Bobby usai membuka rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penyaluran dana bagi hasil pajak provinsi kepada seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara di Kantor Gubernur, Senin.

Dari sisi capaian fiskal, data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut hingga Agustus 2026 mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp3,86 triliun atau 55,41 persen dari target tahunan Rp6,96 triliun. Bobby menilai angka itu cukup baik, namun menegaskan bahwa laju penerimaan perlu dipercepat agar target penuh tercapai sebelum tutup tahun.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, yang turut hadir dalam rapat tersebut, mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumut menggelar koordinasi lintas daerah semacam ini. Fatoni menilai peningkatan PAD Sumatera Utara merupakan capaian positif, sekaligus mengingatkan bahwa masih banyak sumber penerimaan lain yang belum digarap optimal — mulai dari dana transfer pusat, BUMD, Badan Layanan Umum Daerah, pemanfaatan aset daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga alokasi anggaran kementerian dan lembaga.

Fatoni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam mendorong realisasi PKB. Kolaborasi itu, menurutnya, menjadi kunci agar potensi penerimaan dari sektor kendaraan bermotor dapat terus tumbuh dan tidak stagnan di tengah jalan menuju target akhir tahun.

Tag: PKB, Pajak Kendaraan Bermotor, Sumatera Utara, Bobby Nasution, Pendapatan Daerah