Rekening Bank untuk Semua Warga: Pemerintah Siapkan Sistem Berbasis NIK lewat BRI dan BSI
2026-09-08 17:10 WIB · aindari · 👁 1,1rb dibaca
Pemerintah merancang mekanisme pembukaan rekening massal menggunakan nomor induk kependudukan, dengan BRI dan BSI sebagai bank pelaksana utama.
Pemerintah bergerak menyiapkan sistem pembukaan rekening bank secara massal bagi seluruh warga negara Indonesia. Langkah ini merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap warga memiliki rekening guna memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa. Dua bank yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), keduanya merupakan bagian dari kelompok Himbara. Proses pembukaan rekening akan dilakukan secara digital melalui aplikasi yang disiapkan masing-masing bank, dengan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai basis identifikasi.
Salah satu pendekatan yang tengah dipertimbangkan adalah sinkronisasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Airlangga menyebut, ke depan warga yang baru mencapai usia 17 tahun dan mendapatkan KTP diharapkan sekaligus memperoleh nomor rekening bank. Dengan kata lain, kepemilikan rekening bisa menjadi bagian otomatis dari proses administrasi kependudukan.
Rekening yang dibuka pun dirancang agar langsung terhubung dengan sistem pembayaran. Pemerintah berencana memadukan data Dukcapil dengan infrastruktur Bank Indonesia, termasuk payment gateway dan QRIS, sehingga rekening tersebut dapat langsung digunakan untuk transaksi digital sejak awal.
Selain mendorong inklusi keuangan, program ini juga diarahkan untuk menjadi saluran penyaluran bantuan sosial tunai. Airlangga menyebut rekening massal ini akan dimanfaatkan untuk berbagai program pemerintah, termasuk bansos. Untuk mempersiapkan aspek teknis, Presiden Prabowo juga meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif — yang mencakup Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan — agar terlibat aktif dalam perencanaan.
Isu ini mencuat dari rapat terbatas yang digelar Presiden pada Senin, 7 September, yang membahas sejumlah agenda ekonomi termasuk inklusi dan literasi keuangan. Berdasarkan survei OJK dan BPS yang dikutip Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 63,57 persen — angka yang menjadi salah satu latar belakang dorongan pemerintah untuk memperluas akses perbankan lebih jauh.
Tag: inklusi keuangan, rekening massal, BRI, BSI, NIK