PBB Kecam Serangan ke Fasilitas Nuklir Iran, Desak Penyelesaian Diplomatik
2026-07-22 19:31 WIB · aindari · 👁 341 dibaca
Sekjen PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan atas serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk lokasi pembangunan PLTN di Darkhovin, di tengah eskalasi konflik yang meluas ke lebih dari sepuluh negara kawasan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres angkat bicara soal meningkatnya serangan terhadap fasilitas sipil di Iran, termasuk sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang masih dalam tahap pembangunan. Pernyataan itu disampaikan juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan pada Selasa, 21 Juli.
Media sebelumnya melaporkan bahwa militer Amerika Serikat menyerang lokasi pembangunan PLTN di kota Darkhovin, Iran, pada akhir pekan lalu. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan tengah menelusuri laporan tersebut, namun menilai serangan itu kemungkinan tidak menimbulkan risiko radiologis.
Dujarric menegaskan bahwa Guterres tidak hanya mempersoalkan PLTN Darkhovin, tetapi juga serangan terhadap instalasi desalinasi di Iran serta fasilitas pembangkit listrik dan desalinasi di Kuwait. Menurutnya, serangan terhadap infrastruktur yang menjadi tumpuan hidup warga sipil semacam itu tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan.
Eskalasi konflik di kawasan ini telah berdampak luas. Setidaknya sepuluh negara terdampak, meliputi Iran, Bahrain, Yordania, Suriah, Irak, Arab Saudi, Yaman, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Kondisi ini menekan sistem perdagangan, mempersulit akses kemanusiaan, mendongkrak biaya transportasi, serta menaikkan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.
Konflik ini bermula sejak 28 Februari. Meski Teheran dan Washington sempat menandatangani memorandum pengakhiran konflik pada 18 Juni, ketegangan kembali memanas ketika pasukan AS melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran mulai 8 Juli. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut serangan itu sebagai respons atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah.
Pada 12 Juli, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga campur tangan AS di kawasan berakhir. Sehari kemudian, Presiden Donald Trump menyatakan AS akan bertindak sebagai "penjaga" selat tersebut sekaligus memberlakukan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Guterres menegaskan tidak ada solusi militer untuk konflik ini. Ia menyerukan upaya diplomatik yang lebih intensif guna mencapai penyelesaian damai yang berkelanjutan, termasuk pemulihan penuh hak navigasi internasional di Selat Hormuz dan perlindungan infrastruktur vital bagi warga sipil.
Tag: PBB, Iran, PLTN Darkhovin, Selat Hormuz, konflik AS-Iran