Insentif dan Subsidi Dinilai Kunci Sukses Transisi Zero ODOL 2027

2026-08-12 06:14 WIB · aindari · 👁 593 dibaca

Pengamat transportasi menilai insentif bagi pelaku logistik dan subsidi angkutan multimoda menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan zero ODOL yang ditargetkan berlaku penuh pada 2027.

Kebijakan zero over dimension overloading (ODOL) yang dijadwalkan berlaku pada 2027 membutuhkan lebih dari sekadar penegakan hukum. Pengamat transportasi dari Inisiasi Strategis Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, menegaskan bahwa insentif bagi pelaku usaha logistik merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan agar transisi berjalan mulus tanpa mengganggu rantai distribusi barang secara nasional.

Menurut Deddy, wacana zero ODOL sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu, namun pelaksanaannya memerlukan peta jalan yang terukur. Roadmap tersebut dinilai penting agar semua pemangku kepentingan — dari pengusaha angkutan hingga pemerintah daerah — bergerak dalam arah yang sama saat kebijakan mulai diterapkan secara bertahap. Pemerintah sendiri sebelumnya telah menyatakan kesiapan menyediakan insentif penggantian armada bagi perusahaan logistik yang kendaraannya belum memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

Deddy menambahkan, pemberian insentif harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung. Ia menyoroti keterbatasan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah sebagai hambatan nyata bagi perusahaan yang ingin beralih ke kendaraan logistik berbasis listrik. Tanpa infrastruktur yang memadai, transisi menuju armada ramah lingkungan berisiko terhambat di lapangan.

Di luar soal armada, Deddy mendorong pengembangan sistem angkutan multimoda sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan distribusi pada truk. Model yang ia nilai paling ideal adalah penggunaan kapal dan kereta api sebagai tulang punggung pengangkutan utama, dengan truk berperan sebagai feeder atau pengumpan di segmen akhir. Namun ia mengakui model ini memiliki konsekuensi biaya yang lebih tinggi akibat proses bongkar muat ganda atau double handling.

Untuk mengatasi kendala biaya tersebut, Deddy mendorong pemerintah memberikan subsidi pada segmen angkutan feeder logistik maupun pada penggunaan kereta api sebagai moda utama. Dukungan fiskal ini dinilai perlu agar tarif angkutan multimoda menjadi kompetitif dan semakin banyak pelaku usaha yang beralih dari pola distribusi yang selama ini bertumpu sepenuhnya pada truk.

Langkah-langkah tersebut juga berpotensi menekan biaya logistik nasional yang saat ini masih berada di kisaran 14,2 hingga 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Deddy menegaskan zero ODOL bukan semata soal keselamatan lalu lintas, melainkan juga momentum membangun sistem logistik yang lebih efisien demi menopang perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dari sisi pemerintah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan penanganan ODOL akan dilakukan dari hulu ke hilir melalui kolaborasi lintas sektor dan penegakan hukum berbasis teknologi. Hal itu ia sampaikan saat peluncuran sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub), sebuah sistem terintegrasi untuk pengawasan kendaraan angkutan barang yang kini tersebar di 51 titik pantau. Menhub mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi demi merealisasikan target zero ODOL tepat waktu.

Tag: Zero ODOL, Logistik Nasional, Insentif Transportasi, Angkutan Multimoda, ETLE Hub