RMIT dan BINUS Kembangkan AI untuk Awasi Pengadaan Pemerintah Senilai Rp1.193 Triliun
2026-08-14 06:10 WIB · aindari · 👁 832 dibaca
Kolaborasi dua universitas ini menghasilkan indeks dan dataset berbasis AI untuk mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Dua institusi akademik, RMIT University Australia dan BINUS University, menggabungkan keahlian mereka untuk membantu Indonesia menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan lewat pemanfaatan kecerdasan buatan. Inisiatif ini muncul di tengah besarnya skala belanja pengadaan pemerintah yang pada 2025 tercatat mencapai sekitar Rp1.193,6 triliun berdasarkan data agregasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dengan nilai sebesar itu, RMIT menilai fungsi pengadaan tidak lagi bisa diperlakukan sekadar sebagai urusan administratif. RMIT Director Indonesia Tantia Dian Permata Indah menegaskan bahwa pengadaan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis, karena setiap keputusan pembelian pemerintah — mulai dari pemilihan vendor hingga standar yang diberlakukan — berpotensi membentuk arah ekonomi, lingkungan, dan masyarakat secara luas.
Salah satu alat ukur yang dikembangkan dalam kolaborasi ini adalah Sustainable Procurement Disclosure Index (SPDI), sebuah indeks yang dirancang peneliti RMIT untuk menilai sejauh mana perusahaan mengungkapkan praktik pengadaan berkelanjutan mereka. Kerangka SPDI mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) dan mencakup 33 indikator yang meliputi aspek tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
BINUS berperan sebagai mitra dalam memperluas penerapan SPDI di kawasan Asia-Pasifik. Pada 2026, kolaborasi keduanya dijadwalkan menghasilkan dataset yang membandingkan penilaian manusia dengan penilaian AI terhadap praktik pengadaan berkelanjutan dari 99 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana AI dapat mempercepat proses evaluasi dan analisis data keberlanjutan, sekaligus memastikan hasilnya tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui pengawasan manusia.
Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol menyebut kolaborasi ini penting agar kerangka keberlanjutan global bisa disesuaikan dengan kondisi nyata di Indonesia. Menurutnya, perpaduan riset internasional RMIT dengan pemahaman BINUS terhadap regulasi lokal, dunia usaha, dan ekosistem vendor di Indonesia dapat membantu organisasi bergerak dari sekadar komitmen ESG menuju praktik pengadaan yang konkret dan terukur.
Konteks ini semakin relevan mengingat Indonesia memiliki lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional. Perubahan dalam kebijakan dan praktik pengadaan pemerintah berpotensi memberikan efek berantai yang signifikan bagi jutaan pelaku usaha kecil, pekerja, dan komunitas di seluruh Indonesia.
Tag: kecerdasan buatan, pengadaan pemerintah, keberlanjutan, RMIT University, BINUS University