Platform Penghubung Data Pemerintah Bantu Saring Penerima Bansos Lebih Akurat

2026-08-14 06:13 WIB · aindari · 👁 650 dibaca

SPLP memungkinkan pengecekan silang data calon penerima bantuan sosial dari berbagai instansi secara otomatis, menekan risiko salah sasaran.

Pemerintah mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial lewat sistem integrasi data antarlembaga yang disebut Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut platform ini sebagai tulang punggung digitalisasi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang tengah diuji coba secara bertahap.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa SPLP berfungsi sebagai jembatan pertukaran data antarinstansi — mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Pertukaran itu berlangsung secara otomatis dan terstandar, sementara data tetap tersimpan di instansi pemiliknya masing-masing. SPLP hanya mengalirkan data yang relevan sesuai kewenangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, SPLP mendukung Portal Perlinsos milik Kementerian Sosial untuk memverifikasi kelayakan calon penerima bantuan. Proses verifikasi mencakup pengecekan identitas lewat data kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan kendaraan atau aset, konsumsi listrik, hingga keikutsertaan dalam program jaminan sosial. Pengecekan silang dari berbagai sumber ini membantu mendeteksi data ganda, ketidaksesuaian identitas, atau perubahan kondisi ekonomi yang belum diperbarui — sehingga risiko bantuan jatuh ke tangan yang tidak berhak, maupun warga layak yang belum terdaftar, dapat ditekan.

Hasil uji coba menunjukkan sistem ini berjalan cukup andal. Program digitalisasi Perlinsos telah menjangkau 43 kabupaten dan kota, dan hingga 6 Agustus 2026 tercatat sebanyak 2.568.486 kepala keluarga telah mengakses layanan bantuan sosial melalui portal tersebut.

Kemkomdigi menyatakan komitmen untuk terus memperkuat kapasitas SPLP sebelum diterapkan secara nasional. Sistem dirancang agar mampu menangani lonjakan akses bersamaan tanpa mengganggu pertukaran data untuk layanan pemerintah lainnya. Keamanan pertukaran data antarlembaga juga diperkuat melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sekaligus menyiapkan mekanisme agar SPLP tetap beroperasi meski terjadi gangguan pada salah satu layanan instansi tertentu.

Mira menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi Perlinsos tidak hanya bergantung pada keandalan sistem, tetapi juga pada kualitas data yang digunakan. Ia mendorong seluruh instansi yang basis datanya terlibat dalam program ini untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala, agar akurasi data penerima bantuan tetap terjaga dan program dapat berjalan optimal.

Tag: SPLP, bantuan sosial, digitalisasi pemerintah, Perlinsos, integrasi data