Tiga Kementerian Duduk Bersama Pengembang, Percepat Target 3 Juta Rumah

2026-08-22 06:11 WIB · aindari · 👁 411 dibaca

Kementerian PKP bersama Kemendagri dan ATR/BPN bertemu para pengembang senior untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional, termasuk membahas tata ruang lahan pertanian dan rencana akad massal 71.000 rumah di Jawa Timur.

Tiga kementerian sekaligus turun meja bersama pelaku industri properti demi mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid berdiskusi langsung dengan para pengembang senior nasional dalam sebuah forum yang dirancang untuk menyerap masukan dan pengalaman lapangan dari industri.

Maruarar menegaskan bahwa program perumahan skala besar ini tidak bisa berjalan hanya dengan kekuatan pemerintah pusat. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong lahirnya generasi pengembang baru yang dinilai penting agar sektor perumahan tumbuh sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Salah satu penanda konkret dari regenerasi tersebut, menurut Maruarar, adalah rencana akad massal 71.000 unit rumah di Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang. Ia menyebut proses regenerasi pengembang perumahan sudah mulai berjalan dan akan terus didorong untuk mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat.

Dalam forum yang sama, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan perkembangan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang daerah. Isu ini krusial karena kepastian tata ruang menjadi syarat penting bagi pengembang sebelum memulai pembangunan, sekaligus menjaga agar lahan pertanian produktif tidak tergerus oleh ekspansi perumahan.

Secara nasional, verifikasi usulan LP2B telah mencapai 87,53 persen, melampaui target minimal 87 persen dari luasan Lahan Baku Sawah. Sebanyak 30 provinsi sudah melampaui ambang batas tersebut. Namun delapan provinsi masih tertinggal, yakni Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mempercepat pemenuhan target.

Kepastian tata ruang ini diharapkan sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian berbagai persoalan administrasi terkait Lahan Sawah Dilindungi yang masih kerap ditemui di lapangan. Para peserta pertemuan juga mengevaluasi sejumlah hambatan lain dalam pembangunan perumahan, mulai dari batasan harga rumah, kerumitan proses administrasi pertanahan, hingga kebutuhan penambahan kuota rumah subsidi dengan kualitas yang lebih baik.

Tag: Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP, perumahan subsidi, tata ruang, LP2B