DPR Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penyalur Resmi LPG Subsidi

2026-07-15 17:03 WIB · aindari

Komisi VI DPR menilai status pangkalan resmi LPG 3 kilogram dapat memperkuat pendapatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Komisi VI DPR RI mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP naik status dari subpangkalan menjadi pangkalan resmi LPG 3 kilogram. Usulan itu diarahkan untuk memperkuat usaha koperasi sekaligus memperluas perannya dalam distribusi energi bersubsidi di desa dan kelurahan.

Sikap tersebut masuk dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu. Komisi VI meminta Kementerian Koperasi berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar perubahan status KDKMP dalam penyaluran LPG subsidi dapat diwujudkan.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai koperasi membutuhkan sumber pendapatan yang stabil setelah seluruh KDKMP berjalan. Ia menyebut biaya operasional koperasi dapat besar, mencakup gaji pengelola, listrik, hingga kendaraan operasional, dengan kisaran Rp50 juta sampai Rp100 juta per bulan. Karena itu, menurut dia, koperasi perlu memiliki bisnis yang mampu menopang biaya tersebut.

Darmadi memandang penyaluran LPG 3 kilogram sebagai salah satu sumber pemasukan yang paling memungkinkan. Ia juga menilai usaha ritel memiliki margin tipis, sehingga koperasi harus mengejar volume penjualan besar agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah mendukung arah peningkatan status KDKMP menjadi pangkalan resmi LPG 3 kilogram. Ia menjelaskan barang bersubsidi disiapkan menjadi salah satu sumber pendapatan utama koperasi. Untuk pupuk bersubsidi, koperasi sudah memiliki dasar hukum melalui peraturan presiden sehingga dapat menjadi penyalur dari PT Pupuk Indonesia ke Koperasi Desa Merah Putih.

Selain pupuk, pemerintah juga menyiapkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Minyakita melalui jaringan KDKMP. Ferry menilai penyaluran komoditas bersubsidi lewat koperasi desa dapat menjadi basis pendapatan penting bagi koperasi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Simkopdes, nilai transaksi KDKMP pada 2026 hingga pertengahan Juli 2026 mencapai sekitar Rp56,77 miliar dari 54.128 transaksi. Khusus LPG 3 kilogram, tercatat 25.825 transaksi senilai sekitar Rp484,37 juta. Nilai terbesar masih berasal dari pupuk bersubsidi, yakni NPK Phonska sekitar Rp15,09 miliar dan Urea sekitar Rp11,27 miliar.

Tag: Komisi VI DPR, KDKMP, LPG 3 kilogram, Kementerian Koperasi, koperasi desa