Gus Lilur Desak Kepengurusan PBNU Diisi Berdasarkan Meritokrasi, Bukan Kalkulasi Politik

2026-09-11 06:03 WIB · aindari · 👁 414 dibaca

Tokoh muda NU mendorong Gus Kikin menyusun pengurus PBNU 2026–2031 berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, bukan afiliasi atau stigma politik.

Proses penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmah 2026–2031 mendapat sorotan dari kalangan internal organisasi. Khalilur Abdullah Sahlawiy, tokoh muda NU yang akrab disapa Gus Lilur, menegaskan bahwa pemilihan figur pengurus seharusnya bertumpu pada profesionalisme dan meritokrasi — bukan pada prasangka maupun kepentingan politik sempit.

Menurut Gus Lilur, penilaian terhadap calon pengurus PBNU harus mengacu pada rekam jejak nyata, kemampuan manajerial, dan integritas seseorang. Ia menilai tidak rasional jika dinamika internal organisasi sebesar NU justru dikeruhkan oleh stigma masa lalu atau asosiasi politik tertentu. Pernyataan ini ia sampaikan di Jakarta, Kamis.

Gus Lilur menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, untuk membangun kepengurusan yang profesional, egaliter, dan representatif secara nasional. Ia menekankan bahwa NU merupakan entitas multisektoral yang memerlukan kepemimpinan adaptif dan teruji.

Salah satu isu yang ia respons adalah munculnya nama Lukman Edy dalam bursa calon Sekretaris Jenderal PBNU. Gus Lilur menolak narasi yang mengaitkan pencalonan figur tersebut dengan istilah "PKB Come Back", dan menyebutnya sebagai penyederhanaan berlebihan atas dinamika organisasi. Menurutnya, seseorang yang pernah menjabat sebagai menteri maupun sekretaris jenderal organisasi layak dipertimbangkan semata berdasarkan kapasitas dan kontribusinya. Sinergi antara ketua umum dan jajaran pengurusnya, kata dia, harus diukur dari efektivitas kerja dan komitmen terhadap khittah NU.

Selain soal profesionalisme, Gus Lilur juga menyoroti pentingnya keterwakilan wilayah dalam struktur PBNU. Meski kontribusi historis Jawa Timur terhadap NU sangat besar, ia berpendapat bahwa sebagai organisasi nasional, PBNU perlu mengakomodasi kader terbaik dari berbagai penjuru Indonesia — mulai Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Keterwakilan yang luas ini, menurutnya, akan memperkuat legitimasi dan konsolidasi PBNU di tingkat nasional.

Gus Kikin sendiri ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada 31 Agustus 2026. Ia mulai menjalankan aktivitas resmi sebagai ketua umum terpilih di Kantor PBNU, Jakarta, pada 4 September 2026, sekaligus memulai persiapan penyusunan kepengurusan baru.

Tag: PBNU, Nahdlatul Ulama, Gus Kikin, Gus Lilur, Meritokrasi