ADB Kucurkan Rp11,5 Triliun untuk Modernisasi Fiskal Daerah Indonesia
2026-09-16 17:13 WIB · aindari · 👁 577 dibaca
Pinjaman 650 juta dolar AS dari ADB akan mendanai platform digital fiskal nasional dan memperkuat koordinasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bank Pembangunan Asia (ADB) resmi menyetujui fasilitas pinjaman senilai 650 juta dolar AS atau sekitar Rp11,5 triliun bagi Indonesia. Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, mendorong tata kelola berbasis digital, dan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh wilayah.
Pinjaman ini disalurkan melalui subprogram bertajuk Accelerating Decentralization for Improved Local Governance (ADIL), yang dirancang untuk mempererat koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu keluaran utamanya adalah pembangunan platform digital nasional yang mengintegrasikan data fiskal dan memperbaiki sistem pelaporan keuangan daerah. Di sisi penerimaan, program ini juga menyasar reformasi penilaian pajak properti agar lebih adil dan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah.
Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menekankan bahwa penguatan arsitektur fiskal dan digital daerah merupakan prasyarat penting bagi Indonesia untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Ia mencatat bahwa saat ini 35 hingga 40 persen dari total belanja publik nasional — mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal — dikelola di tingkat daerah. Ketimpangan kapasitas fiskal dan administratif antarwilayah, menurutnya, berpotensi menghambat administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, serta pemerataan layanan publik.
Selain aspek fiskal, program ADIL turut mengintegrasikan dimensi sosial dan kebencanaan. Kerangka kerja sama mencakup perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta memasukkan pertimbangan risiko bencana dalam tata kelola daerah.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sekaligus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045. Tiga prioritas utama yang didukung meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta penguatan keberlanjutan lingkungan.
ADB sendiri merupakan bank pembangunan multilateral yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia-Pasifik. Dukungan terhadap Indonesia ini menjadi bagian dari kemitraan strategis ADB yang lebih luas, termasuk komitmen sebelumnya untuk mendukung pengembangan industri dan mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026.
Tag: ADB, fiskal daerah, desentralisasi, tata kelola digital, Indonesia Emas 2045