Melly Goeslaw Dorong Penindakan Langsung atas Pembajakan Karya

2026-11-10 06:08 WIB · aindari · 👁 902 dibaca

Melly Goeslaw meminta pelanggaran hak cipta berskala besar, termasuk penyalahgunaan karya oleh AI, dapat ditindak tanpa menunggu laporan pencipta.

Anggota Komisi X DPR RI sekaligus musisi Melly Goeslaw mendorong perubahan mekanisme penegakan hukum dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Ia mengusulkan pelanggaran hak cipta tidak selalu diproses sebagai delik aduan, melainkan dapat menjadi delik biasa agar aparat bergerak tanpa menunggu laporan dari pemilik karya. Usulan itu disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun mengenai Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta, Senin.

Menurut Melly, pembajakan di ruang digital telah berkembang dari pelanggaran individual menjadi kegiatan terorganisasi dengan nilai ekonomi besar. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat perlindungan pencipta tidak semestinya bergantung pada keberanian atau kemampuan mereka mengajukan pengaduan. Ia juga meminta Panitia Kerja RUU Hak Cipta Baleg DPR RI memasukkan ketentuan yang memungkinkan penindakan langsung terhadap pembajakan.

Melly menyoroti penggunaan teknologi AI dalam penyebaran karya musik. Ia menyebut lagu "Apa Artinya Cinta?", yang dibuat dan dinyanyikannya bersama Ari Lasso pada 2005, beredar dalam sejumlah versi berbasis AI di platform digital. Dalam unggahan tersebut, nama pencipta disebut telah diganti dengan nama pihak lain. Salah satu versi karya itu, kata Melly, telah mencapai sekitar 4 juta streaming, tetapi royalti tidak diterima pencipta asli.

Ia juga mengkritik respons platform digital yang dianggap belum memberikan penyelesaian memadai ketika pencipta menyampaikan keberatan. Melly menyamakan layanan seperti Spotify dan iTunes dengan toko atau supermarket yang menyediakan tempat bagi pihak lain untuk menjual atau menampilkan karya. Karena itu, pengelola platform dinilai perlu ikut memastikan legalitas konten yang beredar serta menghadapi konsekuensi jika pelanggaran terjadi berulang.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyatakan pemerintah menyiapkan usulan perubahan dalam penguatan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hak Cipta. Pemerintah mengarah pada skema hibrid bersyarat: delik aduan tetap berlaku untuk perkara yang dapat dikenali secara personal oleh pemilik hak, sedangkan delik biasa dapat diterapkan pada pelanggaran masif, terutama di ranah digital.

Skema itu ditujukan bagi pelanggaran yang berdampak pada perekonomian nasional atau dilakukan korporasi. Hermansyah menyebut aparat selama ini menghadapi hambatan karena harus menunggu pengaduan, termasuk dalam pemblokiran sekitar 1.000 situs pada 2025. Pemerintah juga memasukkan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan dan platform digital, termasuk kemungkinan sanksi administratif bagi pelanggaran berulang. Ketentuan tanggung jawab pengelola tempat usaha atau landlord liability turut dicantumkan dalam DIM.

Tag: hak cipta, Melly Goeslaw, RUU Hak Cipta, AI, DJKI