Kapolri Ungkap Dugaan Perintah Penyadapan Ilegal oleh Jenderal LSP

2026-11-12 11:00 WIB · aindari · 👁 472 dibaca

Jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal serta penghapusan data elektronik.

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyebut Jenderal LSP diduga mengarahkan penyadapan ilegal terhadap sejumlah target, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan mahasiswa. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis.

LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lain, yakni AS, EH, dan SU, telah berstatus tersangka. Perkara tersebut mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Menurut Suyudi, LSP diduga mengatur sasaran penyadapan dan menyampaikan instruksi kepada AS, yang saat itu berkaitan dengan jabatan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp.

Penyidik juga menduga LSP menerima hasil akhir penyadapan. Peran itu dikaitkan dengan dugaan menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam konstruksi perkara, SU yang menjabat Kepala Divisi TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 disebut menjadi Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri.

SU diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan dari Kabag Mon kepada LSP, berupa laporan harian dan analisis hasil penyadapan. Sementara itu, EH, yang menjadi Pelaksana Tugas Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi target dari SU yang disebut bersumber dari LSP.

EH juga diduga menyetujui penyadapan melalui WhatsApp tanpa didahului surat permohonan penyidik. Setelah itu, AS, yang menjabat Pelaksana Tugas Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, disebut menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator tanpa permohonan penyidik.

AS diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan surveillance. Ia juga diduga menginstruksikan penghapusan data penyadapan, termasuk voice dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Dittipidsiber Bareskrim Polri menerapkan sejumlah ketentuan pidana. Dugaan penyadapan dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dugaan penghilangan data elektronik dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE, dengan ancaman maksimal 8 tahun. Dugaan akses ilegal dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU KUHP dengan ancaman 6 atau 7 tahun. Penyidik turut mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU KUHP mengenai turut serta atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kapolri menegaskan penerapan pasal bergantung pada terpenuhinya unsur pidana, alat bukti sah, dan pertanggungjawaban tiap tersangka.

Tag: penyadapan ilegal, Polri, Bareskrim, akses ilegal, hukum pidana