Bareskrim Hentikan Perekrutan WNI untuk Misi Militer Rusia
2026-11-12 17:05 WIB · aindari · 👁 499 dibaca
Polisi mencegah tiga WNI berangkat setelah menemukan dugaan TPPO dengan tawaran bonus besar, gaji bulanan, dan keberangkatan gratis ke Rusia.
Bareskrim Polri menghentikan keberangkatan tiga warga negara Indonesia yang diduga direkrut sebagai tentara bayaran Rusia. Ketiganya, HA, AF, dan AY, diamankan di Indonesia dalam penyidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perkara tersebut ditangani Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO berdasarkan laporan polisi Nomor LP/A/6/IX/2026/SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI.
Penyidik menemukan tujuh WNI masuk dalam jaringan perekrutan. Empat orang lain, berinisial AM, HW, AD, dan MI, telah diberangkatkan ke Rusia pada 9 dan 20 September 2026. Perekrut menawarkan bonus bergabung senilai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan 3.000 dolar AS, serta pembiayaan perjalanan hingga Rusia.
Lowongan disebarkan melalui TikTok, Facebook, dan Instagram. Calon pekerja cukup menyerahkan foto paspor dan KTP. Mereka tidak menjalani pelatihan, pemeriksaan kesehatan, atau menerima kontrak kerja yang jelas di Indonesia. Keberangkatan juga memakai visa turis atau visa liburan, bukan visa kerja.
Hasil penyidikan menunjukkan perekrutan berlangsung secara berjenjang. Perekrut lokal berhubungan dengan agen perantara yang terhubung langsung ke agen di Rusia. Para kandidat ditampung di hotel transit dekat bandara. Polisi menduga mereka diminta menandatangani surat pernyataan yang dibuat untuk mengelabui pemeriksaan petugas imigrasi.
Dalam perkara ini, polisi menetapkan dan menahan dua tersangka. IG diduga mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung mereka, menyiapkan surat pernyataan tersebut, lalu mengantar calon pekerja ke bandara. Atas perannya, IG menerima komisi 1.600 dolar AS atau sekitar Rp28 juta. Tersangka lain, AS, berperan sebagai agen perantara lokal. Ia meneruskan dokumen untuk pengurusan visa dan tiket serta membayar akomodasi kandidat. AS memperoleh 1.515 dolar AS melalui dompet aset kripto.
Kedua tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Polri mengingatkan masyarakat untuk memeriksa prosedur dan perlindungan hukum sebelum menerima pekerjaan di luar negeri. Dinas militer asing memiliki risiko serius bagi keselamatan dan status hukum pekerja. Polri menyatakan tidak melarang warga bekerja ke luar negeri, tetapi meminta keberangkatan dilakukan melalui mekanisme resmi.
Tag: TPPO, Bareskrim, tentara bayaran Rusia, WNI, pekerja migran