Kejagung Jerat PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi dalam Perkara Nikel Sultra

2026-11-10 14:01 WIB · aindari · 👁 1,1rb dibaca

Perusahaan itu diduga tetap menambang setelah izin berakhir, beroperasi di hutan lindung, serta menyuap pejabat untuk menghindari pemeriksaan dokumen.

Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidikan mencakup kegiatan usaha pada rentang 2013 hingga 2025. Penetapan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyampaikan, perusahaan diduga masih menjalankan penambangan setelah izin usaha pertambangan (IUP) berakhir pada 2014. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan penjualan komoditas nikel.

Penyidik juga menduga kegiatan tambang berlangsung di kawasan hutan lindung. Hasil penambangan disebut dipasarkan memakai dokumen IUP perusahaan, sehingga nikel itu tampak berasal dari area yang tercakup dalam izin. Dugaan lain menyebutkan adanya pemberian uang kepada penyelenggara negara agar pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen tidak dijalankan.

Menurut penyidik, rangkaian aktivitas tersebut memberi keuntungan bagi PT BSJ sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Besaran kerugian belum ditetapkan karena penghitungan masih berlangsung. Dengan demikian, nilai kerugian belum menjadi angka final dalam perkara ini.

Kejaksaan Agung menyebut PT BSJ dikelola oleh sosok berinisial AK. Nama tersebut sebelumnya disampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan yang menguasai kawasan hutan negara secara ilegal. Penyidik menyebut AK sebagai pemilik manfaat yang memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut.

Sehari setelah penetapan tersangka, Senin (9/11), penyidik menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan AK. Salah satu lokasi berada di kantor PT KAA, Kabupaten Konawe Utara. Dari kegiatan itu, penyidik membawa dokumen perizinan dan operasional pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Barang elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi juga disita.

Dalam perkara ini, PT BSJ dikenai sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan juga memuat Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 606 ayat (1), Pasal 618, serta Pasal 49 KUHP sesuai konstruksi pasal yang disampaikan penyidik.

Tag: Kejaksaan Agung, korupsi nikel, Sulawesi Tenggara, PT BSJ, pertambangan