Capaian LP2B Nasional Tembus 87,98 Persen, Tiga Provinsi Masih Tertinggal

2026-11-12 06:05 WIB · aindari · 👁 750 dibaca

Pemerintah mencatat penetapan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan telah melewati target nasional, tetapi masih perlu mempercepat penyelesaian di Riau, Banten, dan Papua.

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyatakan penetapan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98 persen per 10 November 2026. Angka itu melampaui target pemerintah sebesar 87 persen, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Capaian tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nusron menyebut posisi nasional itu hanya berjarak 0,02 persen dari angka 88 persen. Selisih 0,98 persen di atas target dinilai dapat menjadi modal untuk memperkuat ketahanan pangan, terutama melalui perlindungan lahan sawah dari tekanan alih fungsi.

LP2B mencakup kawasan yang ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Setelah masuk dalam kawasan perlindungan, lahan tersebut tidak dapat dialihkan untuk kepentingan lain secara sembarangan. Pemerintah menilai perlindungan itu penting agar ketersediaan lahan produksi tetap terjaga di tengah perubahan pemanfaatan ruang.

Lebih dari 400 kabupaten dan kota telah menuntaskan proses penetapan LP2B. Tahap yang diselesaikan mencakup penerbitan surat keputusan, verifikasi, serta penyusunan berita acara bersama pemerintah pusat. Meski demikian, capaian nasional belum merata di seluruh wilayah.

Tiga provinsi masih berada di bawah target 87 persen. Riau mencatat 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen. Di Riau, rendahnya capaian dikaitkan dengan dominasi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, Banten dan Papua menghadapi keterbatasan lahan sawah sehingga membutuhkan penguatan melalui program pemerintah.

Untuk mempercepat perlindungan secara hukum, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026. Aturan itu membuka peluang revisi tata ruang secara parsial, sehingga penetapan LP2B tidak harus menunggu perubahan tata ruang secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan mempercepat integrasi kawasan perlindungan ke dalam dokumen tata ruang daerah.

Mulai Desember 2026, seluruh peta LP2B direncanakan tersedia melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan Situs Bumi. Publikasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan membantu memastikan lahan yang telah dilindungi tidak dialihfungsikan tanpa dasar yang sah.

Tag: LP2B, lahan pertanian, ketahanan pangan, tata ruang, alih fungsi lahan