Pemerintah Posisikan Kendaraan Hidrogen untuk Perjalanan Jauh, Bukan Saingi Mobil Listrik

2026-07-21 17:08 WIB · aindari · 👁 463 dibaca

Kementerian ESDM menegaskan kendaraan bertenaga hidrogen dan kendaraan listrik memiliki segmen pengguna berbeda, bukan kompetitor.

Kendaraan berbahan bakar hidrogen bukan dimaksudkan untuk bersaing dengan kendaraan listrik, melainkan melengkapinya. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kedua teknologi ini memiliki segmen dan kebutuhan yang berbeda.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa kendaraan listrik atau EV lebih cocok untuk mobilitas harian dengan jarak tempuh terbatas. Pola penggunaannya pun dirancang agar kendaraan dipakai sepanjang hari dan diisi ulang dayanya di rumah pada malam hari — sebuah konsep yang juga sejalan dengan arah penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sementara itu, kendaraan hidrogen diposisikan untuk kebutuhan perjalanan jarak jauh.

Eniya menekankan bahwa baik listrik maupun hidrogen sama-sama dapat bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk tenaga surya. Hal ini membuka peluang pemanfaatan yang lebih luas, tidak hanya di sektor transportasi, tetapi juga untuk kebutuhan energi masyarakat secara umum.

Salah satu penerapan konkret yang disinggung Eniya adalah proyek hidrogen di Pulau Rengit, yang dikembangkan bersama PT PLN (Persero) dalam rangka program dedieselisasi — yakni upaya mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar diesel di daerah terpencil. Dalam skema ini, panel surya menghasilkan listrik pada siang hari, kelebihan energinya dikonversi menjadi hidrogen melalui proses elektrolisis menggunakan air, lalu hidrogen tersebut digunakan kembali sebagai sumber energi pada malam hari. Mekanisme ini diklaim mampu menghemat penggunaan baterai sekaligus menekan biaya pembangkitan.

Dari sisi ekonomi, potensi penghematannya cukup signifikan. Biaya listrik berbasis diesel saat ini berada di kisaran Rp20.000 per kWh atau sekitar 1 dolar AS per kWh. Dengan sistem berbasis hidrogen dan energi surya, biaya tersebut berpotensi ditekan hingga sekitar 25 sen dolar AS per kWh.

Meski demikian, Eniya mengakui bahwa proyek ini masih dalam tahap awal. Ia meminta para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan perhitungan selama enam hingga dua belas bulan ke depan agar dampak nyata dari program dedieselisasi ini dapat terukur secara akurat. Program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang sedang direncanakan pemerintah juga disebut berpotensi menjadi instrumen pendukung produksi hidrogen dalam skala lebih besar.

Tag: kendaraan hidrogen, kendaraan listrik, ESDM, dedieselisasi, energi terbarukan