Akad Massal 62.000 Unit KPR Subsidi Digelar, Jawa Tengah Cetak Realisasi Kredit Perumahan Tertinggi

2026-08-02 06:03 WIB · aindari · 👁 492 dibaca

Presiden Prabowo menyaksikan langsung penandatanganan akad massal kredit pemilikan rumah bersubsidi bagi 62.000 debitur melalui skema FLPP, dengan Jawa Tengah mencatat realisasi kredit perumahan mencapai Rp4,96 triliun.

Pemerintah menggelar akad kredit pemilikan rumah (KPR) secara massal untuk 62.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara tersebut, menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam pelaksanaan program ini, Jawa Tengah tampil sebagai provinsi dengan capaian paling menonjol. Realisasi kredit perumahan di provinsi tersebut tercatat mencapai Rp4,96 triliun, menjadikannya yang tertinggi secara nasional. Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan serta antusiasme masyarakat di wilayah itu terhadap program rumah bersubsidi.

Bupati Batang menyampaikan bahwa program perumahan yang digagas pemerintahan Prabowo berpotensi mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah. Pembangunan rumah subsidi dalam jumlah besar dinilai mampu menggerakkan berbagai sektor terkait, mulai dari industri bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga perdagangan lokal di sekitar kawasan perumahan baru.

Dalam acara akad massal tersebut, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) turut mendampingi Presiden Prabowo. Kehadiran pimpinan salah satu bank pelat merah terbesar ini mengindikasikan peran strategis perbankan nasional dalam menyalurkan pembiayaan perumahan bersubsidi kepada puluhan ribu debitur sekaligus.

Skema FLPP sendiri merupakan program pemerintah yang menyediakan dukungan likuiditas agar suku bunga KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat ditekan lebih rendah dibandingkan bunga pasar. Dengan akad massal sebanyak 62.000 unit, program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan angka backlog kepemilikan rumah yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Dari sisi dampak ekonomi, penyaluran kredit perumahan dalam skala besar seperti ini berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian. Selain menyerap tenaga kerja di sektor konstruksi, pembangunan perumahan juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi proyek, termasuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di sekitarnya.

Penyelenggaraan akad massal ini juga melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah provinsi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci agar target penyediaan rumah subsidi dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.

Tag: KPR FLPP, rumah subsidi, akad massal, Jawa Tengah, ekonomi daerah