WTP ke-13 Berturut-turut, Kemenhub Komitmen Tuntaskan Rekomendasi BPK

2026-08-12 06:05 WIB · aindari · 👁 638 dibaca

Kementerian Perhubungan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan 2025, sekaligus menegaskan komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksa.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan prestasi konsisten di bidang pengelolaan keuangan negara dengan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Pencapaian ini merupakan yang ke-13 secara beruntun sejak 2013, dan diserahkan langsung dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan tanggung jawab yang harus terus dijaga. Ia menekankan pentingnya disiplin di setiap tahap pengelolaan keuangan — mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan, hingga pelaporan — sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dudy juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK wajib diterjemahkan menjadi rencana kerja konkret agar perbaikan tata kelola benar-benar terwujud dan temuan serupa tidak berulang pada pemeriksaan mendatang. Hingga semester I 2026, Kemenhub telah menindaklanjuti 88,23 persen rekomendasi BPK sesuai ketentuan. Sisa rekomendasi yang belum tuntas akan diselesaikan dengan menetapkan penanggung jawab, tenggat waktu, dokumen pendukung, serta target hasil yang terukur.

Adapun prioritas perbaikan yang tengah digarap Kemenhub meliputi penguatan sistem pengawasan internal, pembenahan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), peningkatan pengelolaan belanja dan kontrak, pemutakhiran data aset dan persediaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas administrasi, tetapi juga memastikan anggaran negara benar-benar berdampak pada layanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhub menyambut tim pemeriksa BPK yang akan menjalankan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan bertujuan tertentu pada semester II 2026. Sejumlah fokus pemeriksaan telah ditetapkan, antara lain dukungan program ketahanan energi, pengelolaan sumber daya Badan Layanan Umum di lingkungan BPSDMP, pelayanan buku pelaut, pengelolaan PNBP sektor penerbangan, pembangunan dan pemanfaatan Pelabuhan Patimban, serta pengelolaan aset di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kemenhub menyatakan siap memberikan dukungan penuh dalam proses pemeriksaan tersebut, termasuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan tim BPK. Hadir dalam acara ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, serta para pimpinan tinggi madya dari kedua lembaga.

Tag: Kemenhub, BPK, WTP, tata kelola keuangan, transportasi