Pramono Serukan 'Jaga Jakarta' di Tengah Rencana Aksi Mahasiswa Pasca HUT RI

2026-08-18 06:08 WIB · aindari · 👁 430 dibaca

Gubernur DKI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas ibu kota, sementara BEM UI berencana menggelar unjuk rasa sehari setelah perayaan kemerdekaan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyerukan semangat kolektif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ibu kota selama momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Seruan itu disampaikannya di Jakarta pada Senin, dengan menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama agar Jakarta tetap aman dan terkendali.

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono memaknai kemerdekaan sebagai komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada warga — mencakup rasa aman, perlindungan, kenyamanan, hingga rasa memiliki terhadap kota. Ia menegaskan bahwa kemampuan pemerintah menghadirkan ketentraman bagi warga merupakan cerminan nyata dari nilai kemerdekaan itu sendiri.

Pramono juga mendorong agar semangat bertajuk "Jaga Jakarta" terus dirawat dan tidak berhenti hanya pada momen perayaan. Menurutnya, kondisi ibu kota yang terkendali adalah hasil dari kerja bersama, bukan semata tugas aparat keamanan. Ia berharap Jakarta dapat terus berada dalam situasi yang aman ke depannya.

Lebih jauh, Pramono merefleksikan makna kemerdekaan di era kini. Perjuangan, katanya, tidak lagi berbentuk konfrontasi fisik, melainkan kemampuan masyarakat untuk meredam ego, membuka ruang mendengar satu sama lain, dan berkolaborasi demi kepentingan bersama.

Seruan Pramono itu muncul menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Selasa, 18 Agustus, sehari setelah puncak perayaan HUT RI. BEM UI mengumumkan aksi bertema "Merebut Kemerdekaan" tersebut melalui akun Instagram resmi mereka, dengan lokasi yang direncanakan di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Menanggapi rencana itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pengaturan lokasi unjuk rasa tidak berarti hak warga menyampaikan pendapat dicabut. Pemerintah, menurutnya, berwenang mengarahkan peserta aksi ke lokasi alternatif apabila kawasan jalan protokol utama tidak memungkinkan, sehingga aspirasi tetap dapat tersalurkan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat luas.

Dengan adanya dua dinamika ini — seruan kondusivitas dari gubernur dan rencana aksi mahasiswa — situasi Jakarta pada periode pasca perayaan kemerdekaan menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah tampak berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum di ibu kota.

Tag: Jakarta, Pramono Anung, HUT RI, BEM UI, keamanan