Cukai Minuman Manis Terus Tertunda, Angka Diabetes dan Obesitas Kian Mengkhawatirkan

2026-08-20 17:14 WIB · aindari · 👁 729 dibaca

Forum Warga Kota Indonesia mendesak DPR segera mengesahkan regulasi cukai minuman berpemanis di tengah lonjakan penyakit tidak menular.

Penundaan berulang atas kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) menuai kritik keras dari Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia. Organisasi itu menilai penundaan tersebut mengabaikan hak kesehatan masyarakat, terutama di saat angka penyakit tidak menular (PTM) terus melonjak di dalam negeri.

Ketua Fakta Indonesia, Ary Subagyo Wibowo, menyampaikan keprihatinan itu di Jakarta pada Kamis. Ia merujuk pada Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang mencatat hampir separuh penduduk — tepatnya 47,5 persen — mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari sekali sehari. Angka konsumsi setinggi itu, menurutnya, berbanding lurus dengan memburuknya kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Data dari International Diabetes Federation (IDF) tahun 2024 memperkuat kekhawatiran tersebut. Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes dewasa terbanyak kelima di dunia, dengan total 20,4 juta jiwa. Sementara itu, prevalensi obesitas penduduk Indonesia dilaporkan meningkat dua kali lipat dalam rentang 2007 hingga 2023, dari 10,3 persen menjadi 23,4 persen — lonjakan yang terjadi hanya dalam satu setengah dekade.

Ary menegaskan bahwa dampak dari absennya kebijakan cukai MBDK tidak terbatas pada diabetes dan obesitas saja. Penyakit lain seperti diabetes tipe-2, kerusakan gigi, hingga gagal ginjal turut menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Ia menyebut penerapan cukai sebagai salah satu instrumen intervensi paling efektif untuk menekan konsumsi gula berlebih di masyarakat.

Lebih jauh, Fakta Indonesia menekankan bahwa cukai MBDK bukan semata-mata alat untuk mendongkrak penerimaan negara. Kebijakan itu, kata Ary, sejatinya merupakan bentuk perlindungan kesehatan publik yang berdampak luas. Penundaan yang terus berlanjut dinilai akan membawa kerugian ganda — baik dari sisi beban ekonomi akibat biaya kesehatan yang membengkak, maupun dari sisi kualitas hidup masyarakat yang menurun.

Fakta Indonesia secara resmi mendesak Komisi XI DPR-RI untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Cukai MBDK. Selain itu, mereka meminta agar cukai MBDK dimasukkan sebagai komponen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, sebagai sinyal komitmen nyata pemerintah terhadap agenda kesehatan nasional.

Tag: cukai MBDK, minuman berpemanis, diabetes, obesitas, kesehatan masyarakat