Pemerintah Siapkan Evaluasi Desil Bansos Setelah Sensus Ekonomi 2026

2026-08-22 17:11 WIB · aindari · 👁 521 dibaca

Penentuan desil dalam data sosial ekonomi akan dikaji ulang sambil menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai bahan pembaruan.

Pemerintah berencana mengkaji kembali cara penentuan desil dalam data sosial ekonomi nasional. Evaluasi itu menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026, yang akan menjadi salah satu rujukan penting untuk memperbarui pemetaan kondisi masyarakat, terutama terkait program bantuan sosial.

Desil menjadi perhatian publik karena dipakai dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Dalam sistem ini, penduduk dikelompokkan ke dalam sepuluh lapisan berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Kelompok desil bawah umumnya dipahami sebagai lapisan dengan kondisi ekonomi lebih rentan, sementara desil lebih tinggi menunjukkan posisi relatif yang lebih baik dalam pemeringkatan data.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa desil di DTSEN bukan penentu mutlak status kemiskinan seseorang atau rumah tangga. Artinya, posisi dalam desil tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai label miskin atau tidak miskin. Desil lebih tepat dipahami sebagai pengelompokan relatif berdasarkan data yang tersedia, bukan vonis tunggal atas keadaan ekonomi warga.

Penjelasan itu penting karena muncul salah kaprah di masyarakat. Masuk desil 10, misalnya, tidak otomatis berarti seseorang adalah konglomerat. Posisi tersebut hanya menunjukkan bahwa dalam pemeringkatan data, rumah tangga berada pada kelompok paling atas dibandingkan kelompok lain dalam basis data yang digunakan. Namun, kondisi nyata di lapangan bisa memiliki variasi yang tidak selalu mudah ditangkap oleh angka pengelompokan.

Polemik desil menguat karena sebagian warga menilai data yang muncul tidak selalu sesuai dengan realitas ekonomi yang mereka alami. Perbedaan antara data dan kondisi lapangan ini berisiko memunculkan keberatan, terutama ketika desil dikaitkan dengan akses terhadap bantuan sosial seperti PKH, BPNT, bantuan sembako, maupun BLT Kesra Rp900.000. Pemerintah juga menyediakan kanal resmi untuk pengecekan desil bansos bagi penerima program-program tersebut.

Dengan menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026, pemerintah memiliki ruang untuk menyempurnakan dasar pengelompokan sosial ekonomi. Pembaruan data dapat menjadi faktor penting agar kebijakan bantuan lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi kebingungan publik mengenai arti desil. Evaluasi ini juga menjadi sinyal bahwa data sosial ekonomi perlu terus diperbaiki karena kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.

Tag: desil, bansos, DTSEN, Sensus Ekonomi 2026, BPS