DPR Usulkan Literasi Masuk Kurikulum, Skor PISA Indonesia Jauh di Bawah Rata-rata OECD

2026-08-24 17:13 WIB · aindari · 👁 628 dibaca

Anggota Komisi X DPR mendorong integrasi literasi ke dalam kurikulum sekolah dan kampus sebagai respons atas rendahnya skor membaca siswa Indonesia dalam asesmen internasional.

Rendahnya kemampuan literasi generasi muda Indonesia mendorong anggota Komisi X DPR RI, Adela Kanasya Adies, untuk mengusulkan agar agenda literasi diintegrasikan secara resmi ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional.

Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menjadi salah satu rujukan utama dalam pernyataan Adela. Skor membaca siswa Indonesia tercatat 359 poin, jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD yang berada di angka 476 poin. Kesenjangan ini, menurut Adela, mencerminkan tantangan serius yang perlu ditangani secara terencana.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di bidang perpustakaan dan literasi di Jawa Timur pada 20 Agustus. Adela menegaskan bahwa kemampuan literasi bukan sekadar kecakapan membaca, melainkan fondasi pembangunan peradaban yang lebih maju. Oleh karena itu, penguatannya tidak bisa hanya mengandalkan perpustakaan, tetapi harus masuk ke dalam sistem pembelajaran formal.

Dari sisi infrastruktur, Indonesia tercatat memiliki 219.415 perpustakaan hingga 2024. Namun, distribusinya timpang: sekitar 44,49 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara Maluku hanya memiliki sekitar 1,78 persen dan Papua 1,21 persen. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses literasi di seluruh wilayah.

Adela menyebut dukungan anggaran sebagai faktor krusial. Komisi X DPR, katanya, berkomitmen mendorong pemenuhan anggaran yang memadai bagi Perpustakaan Nasional agar kualitas layanan perpustakaan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Ia juga menekankan bahwa penguatan tidak cukup dari sisi fisik semata, melainkan harus mencakup kompetensi tenaga pengelola.

Dalam hal sumber daya manusia perpustakaan, data Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa hingga 2026 sebanyak 5.565 pustakawan telah dinyatakan kompeten melalui proses sertifikasi. Meski demikian, Adela menilai profesionalisme tenaga perpustakaan masih perlu terus diperkuat, mengingat luasnya jaringan perpustakaan nasional dan keragaman karakteristik wilayah Indonesia.

Menurut Adela, penguatan literasi memerlukan sinergi lintas level pemerintahan — dari pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan — serta keterlibatan aktif masyarakat. Integrasi literasi ke dalam kurikulum formal dinilai sebagai langkah strategis yang melengkapi pengembangan budaya membaca melalui perpustakaan.

Tag: literasi, kurikulum pendidikan, DPR RI, PISA, perpustakaan