Kemenkeu Ambil Alih Saham KCIC, Utang Whoosh Diselesaikan Tanpa Bebani APBN
2026-08-26 06:05 WIB · aindari · 👁 703 dibaca
Pemerintah menempuh mekanisme khusus untuk melunasi utang proyek kereta cepat Whoosh dengan mengalihkan seluruh saham KCIC milik BUMN ke Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan kewajiban finansial proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) melalui mekanisme percepatan pelunasan utang. Seluruh saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang sebelumnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan BUMN dialihkan kepada Kemenkeu sebagai bagian dari skema penyelesaian tersebut.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa skema yang dipilih pemerintah dirancang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik soal potensi risiko fiskal yang bisa muncul dari proyek infrastruktur berskala besar tersebut.
Dalam skema ini, Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu turut dilibatkan sebagai penjamin bagi KCIC. Penjaminan melalui SMV dinilai berfungsi sebagai pelapis risiko, sehingga eksposur langsung terhadap APBN dapat diminimalkan. Mekanisme ini menjadi salah satu cara pemerintah menjaga ruang fiskal tetap aman sekaligus memastikan kewajiban proyek tetap terpenuhi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut merespons wacana pengalihan utang Whoosh ke Kemenkeu ini. Meski sikap resmi DPR belum sepenuhnya tergambar dari materi yang tersedia, pembahasan di parlemen menunjukkan bahwa isu ini mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif, mengingat besarnya nilai proyek dan implikasinya terhadap keuangan negara jangka panjang.
Dari sisi perpajakan, pengalihan seluruh saham KCIC dari BUMN ke Kemenkeu membawa sejumlah aspek yang perlu dicermati. Konsultan pajak MUC Consulting mengingatkan bahwa transaksi pengalihan saham semacam ini memiliki konsekuensi perpajakan tersendiri yang perlu dipahami oleh para pemangku kepentingan, meskipun detail teknis perhitungannya bergantung pada struktur transaksi yang disepakati.
Proyek Whoosh sendiri telah lama menjadi sorotan karena pembengkakan biaya dan kompleksitas pendanaannya yang melibatkan konsorsium Indonesia-China. Upaya pemerintah menjaga agar beban utang tidak langsung menghantam APBN mencerminkan ikhtiar untuk menyeimbangkan antara penyelesaian kewajiban jangka pendek dan keberlanjutan fiskal lintas generasi.
Sejauh ini, pemerintah tampak berkomitmen menyelesaikan persoalan utang Whoosh melalui jalur yang terstruktur. Namun, efektivitas skema ini dalam jangka panjang — termasuk seberapa kuat peran SMV sebagai penyangga risiko — masih akan bergantung pada kinerja operasional KCIC dan dinamika keuangan yang berkembang ke depan.
Tag: Whoosh, KCIC, Kemenkeu, APBN, Kereta Cepat