Kadin Jatim: Indonesia Tak Perlu Pilih antara OECD dan BRICS, Keduanya Bisa Dimanfaatkan Sekaligus

2026-08-30 06:14 WIB · aindari · 👁 406 dibaca

Kalangan pengusaha Jawa Timur mendorong Indonesia memaksimalkan keanggotaan BRICS dan proses aksesi OECD sebagai strategi ganda untuk memperluas ekspor, menarik investasi, dan mengangkat daya saing UMKM.

Dunia usaha Jawa Timur memandang dua jalur keterlibatan Indonesia di forum ekonomi internasional — keanggotaan dalam BRICS sejak Januari 2025 dan proses aksesi menuju OECD — bukan sebagai pilihan yang saling bertentangan, melainkan sebagai peluang yang bisa dijalankan beriringan. Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto dalam forum jaring masukan bersama pelaku usaha dan industri yang digelar di Surabaya, Sabtu.

Menurut Adik, pertanyaan yang lebih relevan bagi Indonesia bukan soal memilih salah satu di antara keduanya, melainkan bagaimana memanfaatkan OECD dan BRICS secara bersamaan untuk memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Ia menegaskan keberhasilan keterlibatan Indonesia dalam kedua forum itu harus diukur dari dampak nyata: peningkatan ekspor, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta kemajuan UMKM.

Ketua Komite Tetap BIAC-OECD Kadin Indonesia, Rina Zoet, menyoroti posisi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang berpotensi merasakan dampak langsung dari reformasi kebijakan yang didorong proses aksesi OECD. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2026 diproyeksikan mencapai 5,33 persen, dengan rentang 4,9 hingga 5,7 persen, ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan ekspor. Karena itu, ia menilai keberhasilan reformasi OECD akan sangat ditentukan oleh sejauh mana dampaknya menyentuh pabrik, eksportir, pemasok, pekerja, dan pelaku UMKM di provinsi ini.

Rina menjelaskan sejumlah peluang konkret yang bisa terbuka apabila standar internasional berhasil diterjemahkan ke dalam akses pasar dan rantai pasok global. Peningkatan kualitas produk, keterlacakan, dan efisiensi produksi dinilai dapat mendorong industri manufaktur masuk ke segmen rantai pasok bernilai tambah lebih tinggi. Kepastian regulasi juga berpotensi menjadi magnet bagi investasi, teknologi, dan kemitraan jangka panjang. Di sisi lain, digitalisasi dan dukungan kepatuhan dapat membantu UMKM bergabung ke dalam ekosistem industri yang lebih luas, sementara transisi hijau membuka peluang bisnis melalui efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan pembiayaan hijau.

Dari sisi BRICS, keanggotaan Indonesia membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara berkembang dan emerging economies di berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, keuangan, penggunaan mata uang lokal, industri, energi, hingga sumber daya strategis. Kombinasi dua forum dengan karakteristik berbeda ini dinilai dapat memperluas pilihan kerja sama ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Bagi dunia usaha, tantangan ke depan adalah memastikan peluang dari kedua forum tersebut tidak berhenti di level diplomasi dan penyelarasan kebijakan. Rina menekankan bahwa keterlibatan Indonesia di BRICS maupun OECD harus berujung pada manfaat yang dapat dirasakan sektor riil — berupa akses pasar yang lebih luas, investasi produktif, dan penguatan kapasitas industri secara menyeluruh.

Tag: BRICS, OECD, ekspor, investasi, UMKM