Persiapan Zero ODOL 2027: Integrasi Data Hampir Rampung, Anggaran Masih Digodok

2026-09-03 17:08 WIB · aindari · 👁 396 dibaca

Kemenhub melaporkan integrasi data angkutan barang untuk program Zero ODOL telah mencapai 98 persen, dengan target penerapan penuh pada Januari 2027.

Kementerian Perhubungan mengumumkan kesiapan teknis program Zero ODOL — kebijakan yang melarang kendaraan angkutan barang melampaui dimensi dan muatan yang ditetapkan — terus berjalan sesuai jadwal. Integrasi data sektor angkutan barang dan logistik, yang menjadi salah satu fondasi utama program ini, kini telah mencapai 98 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis. Ia menegaskan pemerintah tidak bergeser dari target semula: Zero ODOL diberlakukan secara penuh mulai Januari 2027.

Selain integrasi data, Kemenhub telah menjalankan uji coba sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis digitalisasi terhadap kendaraan logistik. Hasil uji coba tersebut dijadwalkan dievaluasi pada 10 September 2026, sebagai bahan pertimbangan sebelum kebijakan resmi diterapkan tahun depan. Langkah digitalisasi ini merupakan bagian dari rencana aksi Zero ODOL yang mencakup tiga pilar utama: integrasi data, modernisasi pengawasan, dan penyiapan regulasi.

Dari sisi regulasi, Kemenhub tengah membentuk tim khusus untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Revisi beleid ini dipandang perlu untuk memperkuat landasan hukum penerapan Zero ODOL secara menyeluruh.

Soal pendanaan, anggaran yang saat ini dibahas untuk mendukung Zero ODOL pada 2027 berada di kisaran Rp70 miliar. Aan menekankan angka itu masih bisa berubah mengikuti dinamika pembahasan anggaran bersama DPR. Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapat pagu anggaran 2027 sekitar Rp5,15 triliun — naik Rp843,07 miliar dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp4,31 triliun.

Dari total pagu tersebut, sekitar Rp876,96 miliar dialokasikan khusus untuk kegiatan keselamatan dan keamanan transportasi darat. Pos anggaran ini mencakup penanganan ODOL, pengadaan perlengkapan jalan, penanganan lokasi rawan kecelakaan, zona selamat sekolah, serta pemeriksaan kelaikan kendaraan.

Dengan berbagai persiapan yang berjalan paralel — dari integrasi data, uji coba pengawasan digital, hingga pembahasan regulasi dan anggaran — pemerintah tampak berkomitmen menjaga momentum agar Zero ODOL tidak kembali tertunda setelah beberapa kali mengalami penundaan dalam beberapa tahun terakhir.

Tag: Zero ODOL, Kemenhub, Angkutan Barang, Logistik, Transportasi Darat