Ketahanan Pangan Saja Tidak Cukup, Indonesia Perlu Jaminan Gizi yang Merata

2026-09-09 17:07 WIB · aindari · 👁 1,1rb dibaca

Ketersediaan pangan dalam jumlah besar tidak otomatis menjamin masyarakat sehat jika kualitas gizi tidak terpenuhi.

Memiliki stok pangan yang melimpah belum menjadi jaminan bahwa sebuah bangsa sudah aman dari masalah kesehatan. Indonesia menghadapi tantangan ganda: memastikan pangan tersedia sekaligus memastikan pangan itu bergizi, terjangkau, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dua urusan besar ini—pangan dan gizi—ditangani oleh dua lembaga berbeda di tingkat nasional, yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional. Keduanya menempati posisi strategis karena persoalan pangan tidak berhenti pada soal pasokan semata, melainkan mencakup keamanan, keberagaman, nilai gizi, hingga keterjangkauan harga bagi masyarakat luas.

Secara konseptual, ketahanan pangan dan gizi menggambarkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dari level negara hingga perseorangan. Kondisi itu baru dianggap tercapai apabila pangan tersedia dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi, beragam jenisnya, memenuhi kecukupan gizi, merata distribusinya, terjangkau secara ekonomi, serta tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat. Tujuan akhirnya bukan sekadar membebaskan masyarakat dari kelaparan, melainkan mewujudkan status gizi yang baik agar setiap orang bisa hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi 2021–2024, pemerintah menyandarkan kebijakan pada tiga pendekatan utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Kerangka ini dinilai masih relevan untuk membaca tantangan pembangunan pangan dan gizi yang ada saat ini.

Dari sisi ketersediaan, kebijakan diarahkan pada peningkatan produksi pangan yang beragam, penjaminan keamanan pangan sejak proses produksi, pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah maupun masyarakat, pengaturan ekspor-impor, serta penanganan kehilangan hasil panen atau food loss. Pengayaan nilai gizi melalui biofortifikasi juga masuk sebagai bagian penting dari pendekatan ini.

Sementara itu, aspek keterjangkauan menyentuh stabilitas pasokan dan harga, akses masyarakat terhadap informasi pasar, serta penguatan pelaku usaha kecil seperti UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa di sektor pangan. Di dalamnya juga tercakup pengembangan jaring pengaman sosial, penyediaan pangan dalam situasi darurat, penguatan kemandirian daerah yang rentan rawan pangan, pengembangan sistem logistik, hingga pemanfaatan perdagangan pangan internasional.

Dengan kompleksitas tantangan yang ada, upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten—tidak hanya soal memperbesar produksi, tetapi juga memastikan setiap warga negara benar-benar mendapat manfaat dari pangan yang tersedia.

Tag: ketahanan pangan, ketahanan gizi, Badan Pangan Nasional, biofortifikasi, kebijakan pangan