Pemerintah Buka Peluang Embarkasi Haji di Sorong dengan Syarat Teknis

2026-07-17 17:01 WIB · aindari

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut rencana embarkasi haji di Sorong bergantung pada kecukupan jumlah jamaah dan kesiapan bandara.

Rencana pembukaan embarkasi haji di Kota Sorong, Papua Barat Daya, mendapat dukungan dari Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Dukungan itu disampaikan dengan catatan bahwa daerah harus memenuhi persyaratan utama sebelum layanan keberangkatan haji dapat dibuka, terutama terkait jumlah calon jamaah dan kemampuan infrastruktur penerbangan.

Irfan menyampaikan hal tersebut dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi di Sorong, Jumat. Ia menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya ingin membuat pelayanan haji lebih mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk bagi masyarakat di wilayah Papua. Namun, pembukaan titik embarkasi baru tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan daerah, melainkan harus mengikuti ketentuan teknis dan operasional.

Menurut Irfan, syarat pertama yang menjadi pertimbangan adalah jumlah calon jamaah haji dari wilayah tersebut. Pembukaan embarkasi baru atau embarkasi antara dapat dipertimbangkan apabila jumlah jamaah mencapai sekitar 4.000 orang. Angka itu menjadi salah satu ukuran kelayakan agar layanan keberangkatan dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan haji.

Syarat kedua berkaitan dengan kesiapan bandara. Fasilitas penerbangan yang digunakan untuk keberangkatan haji harus mampu melayani operasional pesawat berbadan lebar. Kesiapan ini penting karena penerbangan haji membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, mulai dari kapasitas bandara hingga aspek teknis penerbangan.

Jika dua ketentuan tersebut terpenuhi, pemerintah membuka ruang untuk mempertimbangkan Sorong sebagai embarkasi haji. Irfan menyebut langkah itu akan menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan kepada jamaah di kawasan Papua, khususnya dalam memperluas akses keberangkatan dari daerah.

Meski peluang tersebut ada, realisasinya masih membutuhkan pembahasan lintas instansi. Irfan menyebut koordinasi perlu dilakukan dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya. Kesiapan seluruh pihak menjadi bagian penting sebelum keputusan pembukaan embarkasi atau embarkasi antara dapat diambil.

Irfan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji. Perluasan akses keberangkatan jamaah dari daerah akan terus didorong sepanjang persyaratan teknis, administratif, dan operasional terpenuhi.

Tag: haji, embarkasi, Sorong, Menteri Haji, Papua Barat Daya