IESR Desak Pemerintah Pulihkan Pasokan BBM dalam 10 Hari, Ancaman ke Ekonomi Makin Nyata

2026-09-13 17:07 WIB · aindari · 👁 400 dibaca

Kelangkaan BBM yang melanda Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra dinilai mengancam daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi kelompok rentan.

Lembaga riset energi Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah menuntaskan pemulihan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam rentang tujuh hingga sepuluh hari ke depan. Desakan itu muncul seiring meluasnya kelangkaan BBM di sejumlah wilayah, mulai dari Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatra, yang dinilai sudah berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat.

CEO IESR Fabby Tumiwa menyebut kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang bergantung pada BBM untuk mencari nafkah sehari-hari — pekerja harian, pengemudi angkutan umum dan ojek, nelayan, petani, hingga pelaku usaha mikro. Gangguan distribusi pangan pun ikut terjadi akibat tersendat-sendatnya pasokan energi di lapangan.

Menurut Fabby, situasi ini mengungkap kelemahan mendasar dalam tata kelola ketahanan energi nasional. Ia menilai penilaian ketahanan energi selama ini masih sebatas dokumen, belum diiringi kemampuan nyata membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, maupun menjalankan protokol krisis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Energi. Fabby mendorong Presiden mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan pasokan energi nasional.

Untuk jangka pendek, IESR merekomendasikan pemerintah menambah volume BBM sementara dan melakukan redistribusi antar-terminal secara berkala di wilayah yang masih mengalami tekanan pasokan. Selain itu, layanan publik dan sektor ekonomi penting seperti angkutan umum, ambulans, logistik pangan, nelayan, dan petani perlu diprioritaskan melalui antrean atau waktu layanan khusus. IESR juga meminta pemerintah meningkatkan transparansi informasi soal stok terminal, jadwal pengiriman, ketersediaan SPBU, dan kuota harian agar masyarakat memiliki kepastian pasokan.

Dari sisi permintaan, data BPH Migas yang dikutip IESR menunjukkan lonjakan konsumsi yang signifikan. Konsumsi harian Pertalite pada Agustus tercatat 84.368 kiloliter, atau 11,3 persen lebih tinggi dibanding sebelum kenaikan harga Pertamax. Penyaluran solar pun meningkat 15,1 persen menjadi 58.271 kiloliter per hari. IESR menilai lonjakan ini dipicu melebarnya selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi pascakenaikan harga Pertamax, sehingga sistem subsidi perlu dibuat lebih adaptif untuk mengantisipasi pergeseran konsumsi serupa di masa depan.

Dalam perspektif jangka menengah, IESR mendorong reformasi subsidi BBM secara bertahap — dari skema berbasis komoditas menuju bantuan yang lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat. Fabby menegaskan reformasi itu harus tetap melindungi kelompok yang bergantung pada BBM, dan penghematan dari subsidi sebaiknya dialihkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, cadangan BBM regional, serta pengembangan energi terbarukan.

Tag: BBM, ketahanan energi, IESR, subsidi BBM, distribusi energi