Pigai Jelaskan Sasaran Kritik Prabowo terhadap Fenomena Pakar di Ruang Publik

2026-09-22 17:03 WIB · aindari · 👁 465 dibaca

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kritik Presiden Prabowo Subianto tidak diarahkan kepada seluruh ilmuwan, melainkan pada figur yang mencampur kepakaran dengan peran partisan dan aktivitas media sosial.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluruskan maksud kritik Presiden Prabowo Subianto mengenai fenomena “pakar” dalam perdebatan publik. Ia menegaskan pernyataan itu tidak ditujukan kepada semua ilmuwan atau ahli, melainkan kepada pihak yang menurutnya merangkap banyak peran di luar kapasitas akademik.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Pigai menjelaskan bahwa Presiden menyoroti kelompok intelektual yang tampil sebagai pakar, tetapi pada saat bersamaan juga berperan sebagai aktivis, influencer, buzzer, pembenci, pendukung politik tertentu, atau bagian dari kelompok kepentingan. Menurut dia, posisi seperti itu perlu dibaca secara berbeda dari ilmuwan yang menyampaikan pandangan berdasarkan kompetensi keilmuannya.

Pigai mengatakan fenomena tersebut banyak terlihat di media sosial. Seseorang dapat dikenal memiliki latar belakang akademik tertentu dan disebut sebagai ahli, namun pendapatnya di ruang publik juga bisa dipengaruhi oleh keterlibatan politik, aktivisme, atau aktivitas digital lain. Karena itu, ia meminta publik menilai narasumber secara proporsional dengan melihat kapasitas sekaligus posisinya.

Untuk menggambarkan maksudnya, Pigai menyebut contoh sosok yang pernah dikenal sebagai akademisi hukum tata negara, kemudian memiliki pengalaman sebagai menteri, anggota DPR dari partai politik, pimpinan lembaga tinggi negara, aktivis, calon pemimpin negara, hingga pengelola media sosial. Contoh itu ia gunakan untuk menunjukkan adanya figur yang bergerak di banyak arena sekaligus, bukan untuk menyamaratakan semua pakar.

Pigai juga mengaitkan penjelasannya dengan buku The Death of Expertise karya Tom Nichols. Menurut dia, buku tersebut membahas situasi ketika otoritas kepakaran melemah dalam debat publik, terutama di tengah derasnya arus informasi dan percakapan di media sosial. Dalam kerangka itu, Pigai menyebut sasaran kritik Presiden sebagai “pakar post-truth”, yakni pihak yang dinilainya membuat kebenaran tertutup oleh opini atau kepentingan.

Ia sempat menyampaikan sejumlah contoh sejarah mengenai perdebatan keilmuan dan kebijakan publik untuk menjelaskan risiko informasi keliru terhadap proses pengambilan keputusan. Namun, contoh dan angka yang ia paparkan dalam forum tersebut tidak disertai rincian sumber dalam pernyataannya.

Pigai menekankan kritik terhadap fenomena itu tidak boleh dipahami sebagai sikap antiilmu pengetahuan. Ia menyebut pemerintah tetap membutuhkan masukan ilmuwan dan ahli dalam perumusan kebijakan, termasuk sebagai penasihat Presiden. Menurut dia, masyarakat perlu membedakan pendapat berbasis keahlian dari pandangan yang dipengaruhi kepentingan tertentu agar diskursus publik tetap bertumpu pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tag: Natalius Pigai, Prabowo Subianto, pakar, politik, media sosial