Pemerintah Targetkan Kenaikan Kesejahteraan Nelayan untuk Perkuat Ekonomi Laut

2026-10-19 06:02 WIB · aindari · 👁 646 dibaca

Penguatan ekonomi, fasilitas usaha, dan akses pembiayaan dinilai penting agar nelayan Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari potensi perikanan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai peningkatan kemampuan ekonomi nelayan merupakan syarat penting untuk mengoptimalkan sumber daya laut Indonesia. Menurut dia, nelayan domestik yang lebih kuat akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengelola potensi perikanan sekaligus mengurangi risiko kekayaan laut nasional dimanfaatkan oleh nelayan dari negara lain. Pernyataan itu disampaikan dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu.

Zulkifli menyebut kondisi sebagian nelayan masih rentan. Nilai tukar nelayan yang berada di level 103, menurut dia, menunjukkan bahwa sejumlah nelayan masih termasuk kelompok ekonomi terbawah atau desil satu. Dalam keadaan tersebut, bantuan pemerintah, termasuk beras dan uang tunai, masih dibutuhkan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan makan serta membiayai pendidikan anak.

Keterbatasan ekonomi juga berdampak pada posisi tawar nelayan ketika menjual hasil tangkapan. Ikan yang diperoleh dengan susah payah sering dijual dengan harga rendah karena nelayan tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai. Tanpa tempat penyimpanan, hasil tangkapan berisiko rusak sehingga nelayan cenderung menerima harga yang tersedia. Situasi ini membuat besarnya hasil tangkapan belum otomatis meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut, pemerintah mendorong pembangunan dan penyediaan sejumlah fasilitas pendukung usaha. Fasilitas itu mencakup balai lelang ikan, pabrik es, tempat penyimpanan berpendingin, serta stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Pemerintah juga membuka akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat dengan tingkat bunga 8 persen, yang diharapkan dapat membantu nelayan mengembangkan kegiatan usahanya.

Zulkifli mengaitkan penguatan nelayan dengan perlindungan sumber daya perikanan Indonesia. Ia menyebut nelayan dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, dan Jepang sebagai contoh nelayan asing yang memiliki kekuatan lebih besar. Dalam kesempatan itu, ia juga merujuk pada perkiraan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai kerugian akibat pencurian ikan yang mencapai Rp250 triliun per tahun. Angka tersebut menjadi salah satu alasan perlunya peningkatan kemampuan nelayan nasional dalam memanfaatkan laut.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar nelayan naik dari 103 menjadi 120 pada 2027. Sasaran itu dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan pendapatan nelayan dalam memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus membiayai pengembangan usaha. Dengan dukungan fasilitas, pembiayaan, dan kebijakan yang berpihak, pemerintah berharap potensi laut memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi nelayan Indonesia.

Tag: nelayan, perikanan, ekonomi maritim, nilai tukar nelayan, fasilitas perikanan