NTB Andalkan Kebijakan Berbasis Data untuk Hadapi Ancaman Naiknya Permukaan Laut

2026-07-28 17:08 WIB · aindari · 👁 734 dibaca

Wilayah pesisir NTB mencatat laju kenaikan muka air laut hingga 6,5 mm per tahun, mendorong pemerintah provinsi memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

Nusa Tenggara Barat menghadapi tekanan nyata dari perubahan iklim. Sebagai provinsi kepulauan, kawasan pesisirnya merasakan dampak kenaikan muka air laut yang terus meningkat — tercatat sekitar 3,5 milimeter per tahun di Lombok Utara dan 6,5 milimeter per tahun di Lombok bagian selatan. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang berkisar 8 hingga 12 milimeter per tahun, namun tetap menjadi ancaman serius bagi permukiman, lahan produktif, dan ekosistem pesisir setempat.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menggelar lokakarya penulisan risalah kebijakan di Mataram pada Selasa. Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair menegaskan bahwa penyusunan kebijakan publik tidak bisa lagi bertumpu pada asumsi atau kebiasaan lama. Setiap keputusan harus dilandasi data yang valid, analisis mendalam, dan penelusuran akar masalah secara sistematis agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Dari sisi pemerintah pusat, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Noudy Tandean, menyebut penguatan kebijakan berbasis bukti sebagai kunci menghadapi dampak perubahan iklim yang kian kompleks. Ia mengingatkan bahwa emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan berbagai aktivitas manusia telah memicu kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca, hingga ancaman terhadap kawasan pesisir. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus bagian dari kawasan segitiga terumbu karang, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem laut dan pesisirnya.

Noudy merinci sejumlah risiko yang mengintai jika ancaman ini tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat: abrasi pantai, banjir rob, intrusi air laut ke daratan, hilangnya lahan produktif, kerusakan permukiman, hingga meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Ia secara khusus menyoroti pentingnya menjaga destinasi-destinasi unggulan NTB seperti Senggigi, Gili Trawangan, dan Gili Meno agar tetap tangguh menghadapi perubahan iklim.

Langkah NTB dalam membangun budaya kebijakan berbasis bukti mendapat apresiasi dari BSKDN. Kolaborasi pemerintah provinsi bersama Program SKALA sebelumnya telah menghasilkan 15 risalah kebijakan sebagai fondasi awal. Kepala Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menyatakan pihaknya terus memperkuat kapasitas para analis kebijakan daerah agar rekomendasi yang dihasilkan semakin berkualitas dan responsif terhadap tantangan nyata di lapangan.

Untuk mendukung proses ini secara lebih luas, BSKDN tengah mengembangkan platform bernama Policy Hub — sebuah sistem yang mengintegrasikan data, pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Platform ini diharapkan mempercepat dan mempertajam pengambilan keputusan, mengingat pemerintah daerah berada di garis terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Tag: NTB, kenaikan muka air laut, perubahan iklim, kebijakan berbasis data, pesisir