Surplus Beras Nasional Dinilai Belum Menjamin Harga Merata di Daerah

2026-08-24 17:05 WIB · aindari · 👁 877 dibaca

Pengamat CORE Eliza Mardian menilai kecukupan produksi beras perlu dibarengi distribusi yang kuat agar harga tetap terjangkau hingga wilayah terpencil.

Proyeksi surplus beras nasional pada 2026 dinilai belum cukup untuk memastikan harga beras terjangkau di semua wilayah Indonesia. Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menekankan bahwa kecukupan pasokan secara nasional tetap bisa menyisakan persoalan di daerah yang sulit dijangkau.

Eliza menyampaikan pandangan tersebut saat dihubungi di Jakarta, Senin. Menurut dia, besarnya cadangan beras pemerintah dan ketersediaan produksi secara agregat tidak selalu berarti distribusi berjalan merata sampai ke pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil. Ketika jalur distribusi terganggu, akses masyarakat terhadap pangan pokok dapat ikut melemah.

Ia mencontohkan daerah terpencil yang masih menghadapi hambatan pasokan. Dalam situasi tertentu, harga beras di tingkat konsumen dapat melonjak ke kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kondisi ini, menurut Eliza, menunjukkan bahwa angka ketersediaan nasional tidak otomatis menggambarkan kemampuan masyarakat di seluruh daerah untuk membeli beras dengan harga wajar.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian, produksi beras pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Sementara itu, kebutuhan nasional diperkirakan sebesar 31,10 juta ton, sehingga terdapat selisih surplus sekitar 3,67 juta ton. Meski demikian, Eliza menilai fakta di lapangan memperlihatkan harga konsumen di wilayah terpencil masih berisiko naik tinggi.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diakses pada Senin (24/8) mencatat rata-rata harga beras kualitas medium I secara nasional sebesar Rp16.500 per kilogram. Di sejumlah wilayah Indonesia timur, harganya lebih tinggi, yakni Maluku Rp17.600 per kilogram, Maluku Utara Rp18.000 per kilogram, dan Papua Rp19.350 per kilogram. Di tingkat kabupaten, harga di Jayawijaya mencapai Rp23.500 per kilogram, sedangkan Mimika Rp19.500 per kilogram.

Eliza menilai hambatan utama berada pada distribusi antarpulau, biaya logistik yang tinggi, terbatasnya sarana penyimpanan di daerah, serta struktur pasar yang belum luas di wilayah terpencil. Karena itu, ketahanan pangan menurutnya tidak cukup diukur dari produksi dan stok, tetapi juga dari akses, keterjangkauan, serta kesinambungan pasokan. Ia mendorong penguatan distribusi melalui penambahan gudang di kabupaten terpencil, operasi pasar yang rutin dan terukur, serta peningkatan konektivitas antarpulau.

Pemerintah sendiri terus menyalurkan cadangan beras pemerintah untuk menjaga pasokan dan meredam gejolak harga. Badan Pangan Nasional mencatat penyaluran CBP sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 1,65 juta ton melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta bantuan pangan. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan percepatan distribusi dilakukan untuk mengendalikan pergerakan harga beras, terutama saat menghadapi tantangan El Nino pada puncak musim kemarau.

Tag: beras, pertanian, ketahanan pangan, distribusi pangan, harga beras