Reformasi Tata Ruang Jadi Kunci Putus Siklus Karhutla Tahunan di Kalsel

2026-08-27 06:04 WIB · aindari · 👁 308 dibaca

Wamenko Pangan mendorong penataan ulang lahan dan pengelolaan tata air sebagai solusi jangka panjang kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap musim kemarau.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang nyaris selalu muncul setiap musim kemarau di Kalimantan Selatan dinilai membutuhkan pembenahan struktural, bukan sekadar penanganan darurat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, yang ditugaskan sebagai koordinator penanggulangan karhutla di provinsi itu, menegaskan bahwa perbaikan tata ruang adalah salah satu langkah mendasar yang harus segera diambil.

Hanif menyampaikan pandangan tersebut di Banjarbaru, Rabu, dengan menekankan bahwa pengelolaan tata air merupakan inti dari upaya pencegahan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pembasahan seperti sekat kanal dan pintu air perlu diprioritaskan agar kawasan rawan karhutla tetap mendapat pasokan air saat musim kering tiba. Lahan gambut, yang karakteristiknya mudah kehilangan kelembaban, disebut sebagai perhatian khusus karena kondisi kering di lapisan bawah tanah dapat memicu titik api yang sulit dipadamkan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Hanif mendorong pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerbitkan peraturan daerah yang mengatur ulang keberadaan lahan-lahan kosong yang secara konsisten terbakar setiap tahun. Regulasi semacam itu diharapkan memberi dasar hukum bagi penataan kawasan rawan sekaligus mencegah pembiaran yang selama ini terjadi.

Tiga wilayah di Banjarbaru mendapat sorotan khusus dari Wamenko, yakni Guntung Damar, kawasan hutan lindung Liang Anggang, dan Pengayuan. Ketiganya disebut sebagai titik yang terus berulang mengalami kebakaran. Banjarbaru sendiri dinilai harus menjadi prioritas penanganan mengingat statusnya sebagai ibu kota provinsi sekaligus kota yang memiliki bandara sebagai pintu masuk utama bagi pendatang dari luar daerah.

Dari sisi ekonomi, Hanif mengingatkan bahwa keberhasilan mencegah karhutla akan berdampak langsung pada penghematan anggaran negara. Biaya penanggulangan karhutla yang selama ini mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per musim berpotensi dialihkan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Di luar aspek finansial, pencegahan karhutla juga berarti menghilangkan ancaman bencana kesehatan berupa kabut asap yang selama ini merugikan masyarakat luas.

Pernyataan Hanif memperkuat urgensi pendekatan pencegahan jangka panjang yang melampaui respons pemadaman semata. Dengan kombinasi regulasi tata ruang, infrastruktur tata air, dan komitmen pemerintah daerah, siklus karhutla tahunan di Kalimantan Selatan diharapkan dapat diputus secara bertahap.

Tag: karhutla, tata ruang, lahan gambut, Kalimantan Selatan, pencegahan kebakaran