Kemendagri Kerahkan Tim Khusus Pulihkan Dokumen dan Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa NTT
2026-08-27 17:04 WIB · aindari · 👁 912 dibaca
Pemerintah memastikan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur mendapat layanan cetak ulang dokumen kependudukan secara gratis serta bantuan senilai total Rp200 miliar.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan dua prioritas utama pemerintah bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur: pemulihan dokumen kependudukan yang rusak atau hilang, serta penyaluran bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada daerah terdampak. Pernyataan itu disampaikan Tito di Jakarta pada Kamis, sehari setelah ia mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Markas Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8).
Di lapangan, tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah dikirim untuk mencetak ulang dokumen seperti KTP dan kartu keluarga bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan akibat bencana. Tito menyebut permintaan dari warga sangat tinggi saat timnya tiba di lokasi. Seluruh layanan cetak ulang dokumen tersebut diberikan tanpa biaya.
Kemendagri juga berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan dokumen. Tito telah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid untuk penerbitan ulang sertifikat tanah yang hilang, serta dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar dokumen seperti SIM, STNK, dan BPKB diterbitkan kembali tanpa pungutan biaya.
Di sisi bantuan finansial, pemerintah pusat telah menyalurkan total Rp200 miliar kepada Pemerintah Provinsi NTT dan delapan kabupaten terdampak. Provinsi NTT menerima Rp40 miliar, sementara masing-masing kabupaten mendapat Rp20 miliar dalam bentuk penambahan Belanja Tidak Terduga. Kemendagri menugaskan tim khusus untuk mendampingi pemerintah daerah agar dana tersebut digunakan secara optimal, terutama untuk kebutuhan logistik warga yang masih mengungsi di tenda akibat rumah rusak maupun kekhawatiran terhadap gempa susulan.
Tito menegaskan logistik menjadi skala prioritas saat ini, mengingat banyak warga masih bertahan di pengungsian. Selain kebutuhan mendesak, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan jangka menengah melalui BNPB untuk perbaikan rumah. Besaran bantuan dibedakan berdasarkan tingkat kerusakan: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rusak berat — naik dari sebelumnya Rp60 juta.
Agar penyaluran bantuan perbaikan rumah tepat sasaran, Mendagri mendorong seluruh bupati di wilayah terdampak segera mendata kerusakan bangunan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik. Keterlibatan BPS dinilai penting untuk mempercepat proses verifikasi sehingga data yang diserahkan ke BNPB lebih akurat dan dapat segera ditindaklanjuti.
Tag: gempa NTT, Kemendagri, bantuan bencana, dokumen kependudukan, Tito Karnavian