GAPKI: Industri Sawit Terbukti Jadi Penyangga Ekonomi Nasional di Tengah Krisis
2026-08-29 06:12 WIB · aindari · 👁 619 dibaca

Ketua GAPKI menyebut industri kelapa sawit telah berulang kali menyelamatkan perekonomian Indonesia saat krisis, sekaligus menyerap 16 juta tenaga kerja.
Industri kelapa sawit disebut memiliki peran yang jauh melampaui sekadar komoditas ekspor biasa. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edy Martono menegaskan bahwa sawit telah terbukti menjadi penopang ekonomi nasional, bahkan mampu bertahan—dan mencatat rekor—di saat kondisi perekonomian global memburuk. Pernyataan itu disampaikan dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI yang digelar di Yogyakarta, Jumat.
Edy memaparkan bahwa pada tiga momen krisis besar yang melanda Indonesia—yakni krisis ekonomi 1998, guncangan finansial global 2008, serta pandemi COVID-19—industri sawit justru mencatatkan kinerja ekspor terbaiknya. Pada masa pandemi, devisa yang dihasilkan sektor ini mencapai 39,2 miliar dolar AS, sebuah angka yang ia sebut sebagai rekor. Bahkan dalam situasi ketidakpastian global saat ini, kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional dinilai masih sangat signifikan.
Dari sisi ketenagakerjaan, industri ini tercatat menyerap sekitar 16 juta orang, menjadikannya salah satu sektor dengan daya serap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Edy juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan hanya produsen minyak sawit terbesar di dunia, melainkan sekaligus konsumen terbesarnya. Fakta ini, menurutnya, belum sepenuhnya disadari masyarakat luas.
Sawit, kata Edy, hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia jauh lebih dalam dari yang terlihat. Mulai dari sabun mandi, pasta gigi, sampo, hingga berbagai produk makanan seperti kopi dan cokelat—semuanya mengandung turunan minyak sawit. Ia menggambarkan bahwa hampir setiap aktivitas sejak bangun tidur hingga kembali istirahat bersentuhan dengan produk berbasis sawit.
Dalam forum yang sama, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyoroti pentingnya peran pers dalam membingkai isu sawit secara berimbang. Menurutnya, wartawan tidak cukup hanya menyampaikan citra positif industri, tetapi harus berpijak pada data dan fakta yang valid. Pers, kata Munir, memiliki tanggung jawab untuk mendorong perbaikan tata kelola sawit agar lebih ramah lingkungan, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Munir menilai sinergi antara pers dan industri sawit perlu diarahkan secara konstruktif. Workshop ini, menurutnya, menjadi sarana untuk membekali wartawan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas industri kelapa sawit, sehingga pemberitaan yang dihasilkan dapat lebih kontekstual dan akurat dalam merefleksikan realitas sektor yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia tersebut.
Tag: kelapa sawit, GAPKI, ekspor, ekonomi nasional, tenaga kerja