DPR Desak Asesmen Konstruksi Jadi Pijakan Pemulihan Sekolah Terdampak Gempa NTT
2026-09-11 17:00 WIB · aindari · 👁 526 dibaca
Anggota Komisi X DPR RI menegaskan hasil verifikasi kondisi bangunan sekolah pascagempa di Flores harus menjadi dasar keputusan revitalisasi, bukan sekadar perbaikan tampilan.
Pemulihan fasilitas pendidikan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pascagempa bumi dinilai harus bertumpu pada data kondisi konstruksi yang akurat. Anggota Komisi X DPR RI, Edi Oloan, menegaskan bahwa hasil asesmen atau verifikasi bangunan sekolah yang terdampak gempa wajib dijadikan acuan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.
Menurut Edi, tidak semua bangunan sekolah yang rusak cukup diperbaiki. Bangunan yang secara struktur sudah tidak layak perlu dirobohkan dan dibangun dari awal, bukan sekadar direnovasi. Ia menekankan pentingnya mengukur skala kerusakan untuk memutuskan apakah sebuah bangunan masih bisa direvitalisasi atau harus diganti sepenuhnya — terutama untuk ruang kelas yang kondisinya sudah parah.
Edi menyampaikan pandangan tersebut setelah mengunjungi salah satu sekolah di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Dari kunjungan itu, ia menilai pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi konstruksi menjadi langkah awal yang tidak bisa dilewati sebelum menentukan bentuk penanganan. Ia juga mengingatkan agar proses rekonstruksi tidak berhenti pada perbaikan estetika bangunan semata — kekuatan struktur harus menjadi prioritas utama demi keselamatan siswa yang akan kembali menggunakannya.
Hasil verifikasi konstruksi itu, lanjut Edi, selanjutnya dapat menjadi dasar penetapan prioritas revitalisasi. Dengan data yang jelas, Komisi X DPR RI dapat memperjuangkan dukungan anggaran untuk perbaikan sarana pendidikan di wilayah terdampak secara lebih terarah dan tepat sasaran.
Di sisi pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan tengah mempercepat pendataan satuan pendidikan yang terdampak bencana di NTT. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Gubernur NTT agar bantuan yang disalurkan benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan. Keselamatan warga sekolah disebut sebagai prioritas utama, dan proses pemulihan akan dikawal bersama pemerintah daerah hingga kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung secara aman.
Untuk mendukung pendataan tersebut, Kemendikdasmen menurunkan tim ke tujuh kabupaten di Pulau Flores, meliputi Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sikka. Sebelumnya, kementerian juga telah menyatakan kesiapannya merevitalisasi SDN Mboeng beserta 1.487 sekolah lainnya yang terdampak di NTT.
Tag: gempa NTT, revitalisasi sekolah, Komisi X DPR, Kemendikdasmen, Flores