KKP Bangun Sistem Mutu Perikanan Menyeluruh, Incar 38 Provinsi dan Pasar Ekspor Global
2026-09-18 17:07 WIB · aindari · 👁 609 dibaca
Kementerian Kelautan dan Perikanan memperluas jaminan mutu produk ikan dari tahap produksi hingga pengolahan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekspor dan pemenuhan konsumsi domestik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membenahi sistem jaminan mutu produk perikanan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi di tingkat hulu hingga pengolahan dan distribusi di hilir. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat keamanan pangan nasional sekaligus mendongkrak daya saing produk ikan Indonesia di pasar internasional.
Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktapura menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR-RI di Kantor Badan Mutu KKP Bali, Kabupaten Badung, Jumat. Ia menegaskan bahwa tren global kini telah bergeser — konsumen dunia tidak lagi sekadar menuntut kecukupan pasokan pangan, melainkan juga menuntut jaminan keamanan dan mutu dari produk yang mereka konsumsi.
Menurut Donny, penguatan mutu bukan hanya soal meningkatkan volume produksi, melainkan memastikan setiap ikan yang dikonsumsi masyarakat — termasuk dalam program makan bergizi gratis — benar-benar memenuhi standar keamanan pangan nasional. Untuk itu, KKP saat ini mengoperasikan 46 balai penjaminan mutu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ke depan, balai-balai tersebut ditargetkan hadir di seluruh 38 provinsi sebagai pilar mutu di masing-masing daerah.
Di sisi ekspor, kinerja perikanan Indonesia menunjukkan tren positif. Nilai ekspor tercatat tumbuh sekitar 6,6 persen secara tahunan, sementara volume meningkat 7,4 persen pada periode yang sama. Lima negara tujuan ekspor utama meliputi Amerika Serikat, China, Australia, Italia, dan Vietnam, dengan komoditas unggulan berupa tuna, layur, cumi, kerapu, dan udang. Penguatan mutu diharapkan semakin membuka akses ke rantai pasok global dan berkontribusi pada peningkatan devisa negara.
Bali menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam program ini karena berperan sebagai sentra hilirisasi perikanan, terutama untuk komoditas tuna. Kontribusi tuna asal Bali disebut cukup signifikan terhadap ekspor perikanan nasional, bersama sentra lain seperti Bitung.
Untuk memperkuat layanan, KKP juga mengembangkan sistem sertifikasi yang terintegrasi dan terdigitalisasi, termasuk dengan mitra di bidang karantina. Sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi proses sertifikasi sekaligus memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor. KKP telah menyusun peta jalan pengembangan layanan penjaminan mutu hingga 2027 yang mencakup empat pendekatan: pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan laboratorium, serta penguatan jejaring kerja nasional dan internasional.
Aspek keterlacakan atau traceability menjadi salah satu fokus utama dalam keseluruhan sistem ini. KKP ingin memastikan setiap produk perikanan dapat ditelusuri jejaknya dari hulu ke hilir, sehingga mutu dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada konsumen domestik maupun mitra dagang internasional.
Tag: KKP, jaminan mutu perikanan, ekspor ikan, keamanan pangan, hilirisasi perikanan