KPK Tangkap Sejumlah Pihak dalam OTT Terkait BNPB
2026-10-14 10:01 WIB · aindari · 👁 670 dibaca
Operasi tersebut menjadi OTT ke-22 KPK sepanjang 2026, sementara isu layanan publik dan keamanan juga menjadi sorotan berita Rabu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi ini tercatat sebagai OTT ke-22 yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut sepanjang 2026. KPK menyatakan sejumlah pihak telah diamankan dalam kegiatan itu. Informasi lebih lanjut mengenai perkara tersebut disampaikan oleh Setyo, tetapi materi yang tersedia belum memuat identitas lengkap maupun rincian dugaan perbuatannya.
Di sektor layanan digital, Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menyelesaikan formula tarif untuk jasa pengantaran barang dan makanan berbasis permintaan atau on-demand delivery. Ketentuan itu ditujukan bagi layanan yang menggunakan kendaraan roda dua. Pemerintah masih memfinalisasi pedoman tarif sebelum aturan tersebut diberlakukan.
Dari Papua Barat Daya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan penghargaan kepada prajurit Korps Marinir. Prajurit yang tergabung dalam Korps Habema TNI itu disebut berhasil menumpas anggota Organisasi Papua Merdeka di Maybrat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu. Apresiasi tersebut diberikan atas capaian pasukan dalam operasi di wilayah itu.
Persoalan kabut asap lintas batas juga akan dibawa Malaysia ke tingkat regional. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyatakan negaranya berencana mengangkat isu tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-49 di Manila pada November mendatang.
Menurut Mohamad Hasan, kabut asap perlu mendapat perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme ASEAN yang tersedia untuk menangani bencana alam. Malaysia juga mengakui bahwa langkah Indonesia dalam menangani persoalan tersebut telah dilakukan secara maksimal. Pembahasan di tingkat ASEAN diharapkan menjadi ruang untuk membicarakan mekanisme regional yang lebih efektif.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyampaikan permintaan maaf kepada warga Bali setelah antrean kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dalam beberapa hari terakhir. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan, gangguan pasokan dipengaruhi masalah teknis pada salah satu kapal pengangkut ketika proses pembongkaran logistik BBM berlangsung. Klarifikasi itu disampaikan untuk menjelaskan penyebab kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Bali.
Tag: KPK, BNPB, OTT, BBM Bali, ASEAN