Indonesia Mulai Mandat Audit PBB, BPK Siapkan Pemeriksaan Perdana

2026-10-21 17:14 WIB · aindari · 👁 322 dibaca

Menlu Arrmanatha Nasir menilai masuknya BPK ke UN BoA memperluas peran Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas PBB.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menyebut terpilihnya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk pertama kalinya sebagai pencapaian penting diplomasi Indonesia. Menurut dia, posisi tersebut memberi Indonesia ruang untuk ikut membentuk tata kelola Perserikatan Bangsa-Bangsa dari dalam, sekaligus berkontribusi pada penguatan kepercayaan terhadap sistem multilateral.

Pernyataan itu disampaikan dalam agenda pembekalan pemeriksa PBB di Jakarta, Rabu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan penugasan pertama BPK setelah lembaga itu menerima pengalihan keanggotaan UN BoA dari China National Audit Office pada 22 Juli 2026. BPK akan menjalankan mandat tersebut selama enam tahun, dengan periode keanggotaan 2026-2032.

Arrmanatha menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pengujian kepatuhan administratif. Proses audit juga diharapkan mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi PBB, terutama ketika lembaga tersebut menghadapi tekanan likuiditas. Ia menilai hasil pemeriksaan dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembahasan mengenai pengelolaan organisasi dan anggaran.

Laporan UN BoA juga memiliki posisi strategis dalam proses pembahasan di Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) serta Komite Kelima Majelis Umum PBB. Kedua forum itu menjadi ruang bagi para diplomat, termasuk perwakilan Indonesia, untuk membahas anggaran dan agenda reformasi PBB. Karena itu, temuan audit yang kuat berpotensi memberi dasar yang lebih efektif dibandingkan penyampaian pandangan politik semata.

Wakil Ketua BPK Budi Prijono meminta para pemeriksa memahami secara menyeluruh kerumitan organisasi PBB. Pemahaman itu mencakup proses kerja utama, hubungan antarentitas, hasil pemeriksaan terdahulu, serta tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya. Ia juga mengingatkan pentingnya mengenali karakter dan budaya organisasi, memperbarui pemahaman terhadap entitas yang diperiksa, menjaga koordinasi, serta menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.

Sebanyak 108 pemeriksa mengikuti pembekalan tersebut. Mereka berasal dari Kelompok Keahlian Pemeriksa Organisasi Internasional BPK, Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional, unit kerja di kantor pusat, dan sejumlah perwakilan BPK. Para pemeriksa akan menangani audit atas laporan keuangan dan kinerja Sekretariat PBB serta lima entitas United Nations Funds and Programmes, yakni UN Office for Project Services, UNRWA - UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UN Environment Programme, UN Human Settlements Programme, dan International Trade Centre. Budi menyatakan keberhasilan penugasan perdana akan menjadi landasan bagi pelaksanaan mandat BPK pada tahun-tahun berikutnya.

Tag: BPK, UN BoA, Diplomasi Indonesia, PBB, Audit internasional